Jayapura – Menindaklanjuti hasil rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Papua pada 15 Juli 2024, Badan Anggaran DPR Papua bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Papua kembali menggelar rapat kerja lanjutan dengan agenda membahas pergeseran anggaran mendahului APBD tahun anggaran 2024.
Rapat Banggar DPRP itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Papu, DR. Yunus Wonda, SH MH yang berlangsung di Ruang Banggar DPR Papua pada Jumat malam, 19 Juli 2024.
Wakil Ketua I DPR Papua DR. Yunus Wonda, SH, MH mengatakan, jika dalam rapat itu, DPR Papua meminta penjelasan terhadap pergeseran-pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Papua di bulan lalu.
“Kita minta dirincikan lagi. Apa saja yang sudah dibelanjakan dan apa yang terjadi pada pergeseran anggaran atau mendahului agar dewan tahu. Misalnya dana ini bergeser sekian berapa,” jelas Yunus Wonda kepada wartawan usai mengikuti rapat terrutup.
Dikatakan, terkait soal pergeseran itu nanti akan masuk dalam materi pada rapat paripurna DPR Papua, sehingga DPR Papua harus tahu itu. “Jadi, kita tetap akan gelar pembukaan sidang LKPD itu pada 29 Juli 2024, nanti,” paparnya.
Ketika ditanya, apakah pergeseran anggaran itu, termasuk alokasi untuk kontingen Papua pada PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara? Politikus Partai berlambang Mercy Bintang itu menuturkan, mestinya Pemprov Papua sudah mengetahui agenda itu.
“Ya, memang kita tidak spesifik membahas itu. Namun kita berharap ya itu bisa berjalan normal. Pasalnya, terbentur dengan kondisi keuangan kita hari ini, sehingga ya pemerintah harus berpikir soal itu,” tandas Yunus Wonda, yang juga sebagai Penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua itu.
Namun demikian, Yunus Wonda tegaskan, jika pergeseran anggaran itu akan disampaikan secara tertulis agar diketahui oleh DPR Papua. “Ya, dalam pergeseran anggaran ini, dewan juga harus tahu angka-angkanya pada hari Senin nanti,” terangnya.
Oleh karena itu, Yunus Wonda berharap pergeseran anggaran itu harus dilaporkan secara resmi kepada DPR Papua, terutama untuk program atau kegiatan yang urgent atau mendesak. Apalagi, kata Yunus Wonda, jika APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 sangat lah minim sekali. “Kami tidak tahu ke depannya seperti apa ini, apalagi dengan kondisi APBD kita yang saat ini hanya Rp 2,9 triliun. Bahkan, nungkin tahun 2025 akan turun lagi,” cetusnya.
Menurutnya, dengan turunnya APBD Provinsi Papua ini, Yunus Wonda akui ini sangat berat sekali. “Ini memang berat sekali, sebab nanti belanja publik akan bermasalah, belanja rutin juga bisa bermasalah, pelayanan publik akan bermasalah dan semua akan berdampak dengan turunnya APBD,” ujarnya.
Untuk itu, Yunus Wonda menambahkan, yang harus dilakukan bagaimana pemerintah daerah bersama-sama menggali potensi daerah ini untuk mendapatkan PAD. “Karena, hanya itu saja tidak ada cara lain lagi, jadi bagaimana semua potensi ini digali untuk sumber PAD,” ungkapnya. (Tiara).
