Jayapura – Merasa nasibnya belum jelas dalam pengangkatan tenaga honorer, sejumlah perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi menemui Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni SH di ruang Fraksi Gerindra DPR Papua untuk menyampaikan aspiranya terkait dengan pengangkatan honorer yang dibuka secara besar-besaran oleh pemerintah pusat.
Yanni yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra dan Anggota Komisi III DPR Papua dari daerah pemilihan (dapil) 1 diantaranya Kabupaten Sarmi, langsung menerima perwakilan tenaga honorer itu, dengan didampingi Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol dan kader Partai Gerindra Kabupaten Sarmi, Marcos Kopong LB, yang mana beliau juga adalah Wakil Ketua II DPRD Sarmi.
Aspirasi yang disampaikan Herits Sroyer, selaku perwakilan honorer dari Kabupaten Sarmi, meminta pemerintah pusat (Pempus) maupun Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) agar bisa memperhatikan ratusan nasib tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarmi.
Selain itu, ratusan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarmi ini juga meminta pembagian kuota untuk honorer di Papua agar dibagi secara merata dan seadil-adilnya.
“Jadi hasil ferivikasinya nanti, itu pemerintah juga harus transparansi dan harus dipubils di media,” kata Herits Sroyer kepada Wartawan di ruamg Fraksi Gerindra DPR Papua, Kamis (1/4).
Namun diakui, jika ia dan rekannya sengaja menemui ibu Yanni, agar bisa menjembatani dan mendorong aspirasi mereka ke pemerintah pusat maupun kepada Pemprov Papua untuk dapat memperhatikan nasib para honorer yang ada di Kabupaten Sarmi.
“Pertemuan kami sudah lakukan dengan pemerintah Provinsi Papua selama tiga hari ini, untuk membahas tentang pengangkatan honorer. Tapi kami tidak mendaptakan hasil yang menjanjikan dan terkesan mengambang,” ungkap.
Padahal kata Sroyer, honorer dari Sarmi berjumlah 500 orang, datang untuk melakukan pertemuan dengan Pemprov Papua.
“Tidak perlu seberapa jauh perjalanan kami. Tapi ini murni perjuangan kami untuk bisa menjadi seorang PNS. Oleh karena itu kami minta Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi hargailah kami yang sudah bekerja sekian tahun, agar bisa diangkat menjadi PNS,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sarmi, Marcos Kopong LB, saat mendampingi para tenaga honorer itu mengatakan, karena ini kegiatannya berhubungan dengan provinsi, maka sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Sarmi, dirinya berupaya untuk melanjutkan aspirasi tersebut kepada ibu Yanni sebagai pimpinan Partai Gerindra Papua tapi beliau juga merupakan anggota DPR Papua agar bisa melanjutkan aspirasi tersebut ke pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun Pemprov Papua.
“Sebagai wakil rakyat, kami berharap masalah yang dihadapi oleh tenaga honorer ini, bisa diatasi dan diperhatikan. Semoga pimpinan kami dari Fraksi Gerindra bisa mendorong aspirasi itu sampai di jenjanng yang lebih tinggi,” harapnya.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, terkait dengan masalah pengangkatan honorer yang ada di Papua ini, Pemrintah Pusat sudah memberikan kuota sebanyak 20.000. Oleh karena itu kami berharap Pemprov Papua juga bisa membagi kuota tersebut secara adil dan merata.
“Harus fokus kepada anak-anak daerah, dan pemerintah juga tidak boleh menciptakan masalah atas peluang yang ada ini. Kami berharap, pemerintah provinsi segera pulangkan para tenaga honorer itu. Ini masih suasama covid,”
Menurut anggota Komisi V DPR Papua itu, kalau kuota ini tidak diatur dengan baik, maka dikhawatirkam akan menciptakan konflik. Sebab kuota yang diberikan Pempus hanya 20.000 saja. Sementara honorer yang ada di Papua berkisar 80.000 orang.
“Jadi memang harus ada pemerataan dalam pembagian kuota honorer ini. Dan kami juga minta Pemprov segera mengumumkan nama nama honorer yang sudah ada dalam pemerintahan lalu pulangkan tenaga itu ke daerahnya masing-masing. Apalagi ini masih dalam suasana covid, sehingga sangat dilarang untuk berkerumun. Jadi Pemprov harus bertanggungjawab pulangkan mereka, ke tempatnya” tegas Natan Pahabol.
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni SH, mengatakan, pihaknya berjanji untuk mendorong aspirasi tersebut, untuk disampaikan kepada Gubernur Papua dan Sekda Papua.
Menurutnya, masalah ini sangat serius, karena didalam 20.000 tenaga honorer itu harus ada pemerataan dan keadilan.
“Nah Sarmi punya kuota juga harus transparan dan jelas, demikian juga dengan nama nama yang ada. Jadi kita Fraksi Gerindra akan mendorong untuk bisa bertemu dengan Gubernura dan Sekda Papua. Kita akan dorong hal ini, supaya ini dapat tertangani dengan baik dan seadil-adilnya dan segera mungkin,” pungkasnya.
Jika perlu, kata Yanni, Fraksi Gerindra akan ke Jakarta untuk berjumpa dengan menPAN-RB untuk menyerahkan aspirasi dari honorer Kabupaten Sarmi,” ujar Yanni.
Namun, Srikandi Gerindra Papua ini mengakui, jika masalah tersebut sangat serius. Apalagi kuota yang diberikan hanya 20.000 sedangkan tenaga honorer di Papua lebih dari pada kuota yang diberikan. Oleh karena itu dalam pembagiannya harus ada pemerataan dan keadilan.
“Kami juga akan minta Gubernur dan Sekda untuk kuota honorer dari Kabupaten Sarmi harus transparan dan jelas,” tandas Yanni.
Pada kesempatan itu, Yanni memberikan masukan kepada Pemprov Papua, soal kuota honorer ini sebelumnya Pemprov Papua usulkan sebanyak 60.000 tenaga honorer yang harus diangkat jadi PNS. Namun yang diberikan ke Pemprov Papua hanya 20.000 kuota.
“Oleh karena itu kuota sisa 40.000 ini harus diantisipasi dan dibicarakan, jangan sampai terjadi konflik dikemudian hari” tutup Yanni.
