Jayapura – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, Pimpinan dan sejumlah Anggota Komisi II DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Papua dan Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Provinsi Papua dan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Provinsi Papua pada Selasa, 15 Juni 2021.
Ketiga UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) itu, dibawah naungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.
Padahal diketahui, ketiga UPTD ini sangat penting dan strategis, terutama BLK Provinsi Papua yang diharapkan dapat melahirkan pencari kerja yang memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul dan siap kerja maupun mampu membuka atau menjadi wirausaha baru setelah mendapatkan pelatihan di tempat itu.
Namun cukup memprihatinkan, sebab anggaran yang diterima BLK Provinsi Papua ternyata sangat minim pada tahun 2021 ini, yang ternyata hanya mendapatkan porsi anggaran Rp 900 juta saja, padahal ada 17 bidang atau jurusan pelatihan ketrampilan yang dimiliki.
Disela-sela kunjungan Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH mengatakan, jika dalam kunjungan ke BLK itu, dalam rangka fungsi pengawasan kepada mitranya yakni Dinas Perindagkop dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.
“Hasil pertemuan kami, dimana kami sangat menginginkan BLK Provinsi Papua ini sebagai tempat sarana dan prasarana untuk pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja terutama Orang Asli Papua (OAP) yang sangat membutuhkan anggaran. Sebab kami melihat bahwa BLK saat ini mati surih, sehingga kami ingin bangkitkan kembali BLK, supaya BLK bisa menjadi tempat bagi pencaker terutama OAP untuk dapat dididik agar mendapatkan skill atau ketrampilan untuk menuju SDM yang unggul sehingga siap kerja,” tandas Mega Nikijuluw.
Apalagi Politisi PDI Perjuangan ini menilai jika keberadaan BLK Provinsi Papua sangat penting dan strategis. Hanya saja, kondisinya sangat miris lantaran tidak didukung dengan anggaran yang memadahi.
“Jadi Kami Komisi II DPR Papua bidang perekonomian melihat ini sangat miris sekali terhadap alokasi anggaran yang diberikan Disperindagkop dan Tenaga Kerja Provinsi Papua. Masak dana yang diberikan ke Disperindagkop dan Naker hanya Rp 20-an miliar. Tentu saja, mereka tidak bisa berbuat banyak, apalagi khususnya BLK hanya Rp 900 juta. Idealnya ya bisa ditambahkan khusus BLK sendiri ya mungkin Rp 25 miliar atau Rp 30 miliar. Apalagi, ada 17 bidang atau jurusan pelatihan yang ada di BLK Provinsi Papua,” ungkapnya.
Menurut Mega Nikijuluw, itu sangat penting sekali bagi BLK Provinsi Papua untuk bisa dibangkitkan kembali, apalagi ada lima BLK yang ada di kabupaten/kota untuk difungsikan kembali, sehingga tambahan anggaran untuk BLK ini sangat diperlukan agar mampu melakukan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja untuk mendapatkan skill atau ketrampilan.
Sebab lanjut Mega sapaan akrabnya, ada banyak anak-anak muda yang punya ketrampilan dalam hal itu, sehingga Komisi II DPR Papua berharap BLK ini bisa dibangkitkan lagi, termasuk Balatkop dan LIK Provinsi Papua. Untuk itu butuh perhatian juga dari pemerintah.
“Kami DPR Papua sebagai fungsi pengawasan harus aktifkan kembali, karena itu salah satu asset Pemprov Papua untuk meningkatkan SDM yang berkualitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya.
“Tapi kami juga melihat LIK Provinsi Papua, juga berpeluang untuk menciptakan tenaga-tenaga tukang kayu trampil untuk siap terjun di dunia usaha sebagai tenaga kerja maupun menciptakan wirausaha baru. Ini peluangnya besar. Apalagi Papua kaya potensi alam, termasuk hutan,” timpalnya.
Oleh karena itu, Komisi II DPR Papua berharap agar pada ABT nanti, ada penambahan anggaran bagi Disperindagkop dan Naker khususynya untuk UPTD dibawahnya baik BLK, Balatkop maupun LIK.
Secara khusus, sambungnya, anggaran itu digunakan untuk penertiban asset tanah BLK Provinsi Papua terutama adanya indikasi penyerobotan tanah itu mungkin yang akan kami bantu.
“Tapi kami berharap ada kolaborasi dari dinas, karena asset berhubungan dengan Komisi III DPR Papua, untuk itu kami juga akan menyampaikan hal ini agar mendapatkan perhatian sehingga penyelesaian secepat mungkin dilakukan.
Sehingga tambahnya, BLK yang memiliki lahan sekian hektar, bisa dikembalikan untuk difungsikan kembali dengan baik ke depan.
“Ke depannya, kami tidak sampai disini saja, tapi kami akan menindaklanjuti dengan koordinasi kepada Kementerian yang terkait dengan Disperindagkop dan Naker,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan Naker Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengakui jika anggaran yang diberikan untuk BLK Provinsi Papua memang kecil.
“Sebagai aparat, tugas kami membantu bapak gubernur, berapapun anggaran yang dikasih, kita harus laksanakan dengan baik, walaupun sedikit, tapi kita buat yang terbaik supaya bisa sesuaikan dengan visi misi bapak gubernur dan wagub,” terangnya.
Apalagi, kata Omah Ladamay, sesuai visi misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan, yang pertama yakni Membangun Manusia Unggul yang Mempunyai Daya Saing, tentu menjadi beban bagi Disperindagkop dan Naker Provinsi Papua.
“Jadi sebagai Disperindagkop dan Naker, punya asset yang luar biasa yakni BLK dan Balatkop karena nantinya BLK diarahkan untuk kompetensi skill atau vokasional skill, sedangkan Balatkop akan didorong sebagai manajerial skill,” paparnya.
Kendati demikian kata Omah Ladamay, pihaknya sedang menevaluasi jurusan-jurusan yang tengah dibutuhkan pasar kerja, sehingga pihaknya juga akan mendorong ke Kementerian untuk membentuk (Balai Besar Peningkatan Latihan Kerja).
Sebab, ungkap Omah Ladamay, di Indonesia bagian timur, belum ada BBPLK yang khusus menangani masalah potensi alam yang begitu kaya.
“Jadi kita sekarang lagi berupaya, kenapa karena saya waktu menjabat sebagai kadis, saya sangat sedih ya, karena waktu saya mencari meubelair anak asli Papua tidak ada, karena memang tidak pernah punya skill ajar mereka ke sana, apalagi manajerial skill untuk ke sana juga terbatas. Pada saat saya mencari teman-teman yang ahli mengolah sagu, juga tidak ada. Kopi juga sama,” bebernya.
Namun kata Omah Ladamay, BLK ini nanti akan mengarah mengolah potensi alam yang luar biasa sebagai prioritas. Akan tetapi bidang lain juga akan diseriusi. Bahkan, perlu membentuk lembaga ekonomi bagi pencaker yang telah dilatih di BLK dan mendapatkan modal kerja untuk membuka wirausaha baru.
“Sekarang kita latih di manajerial skill dan kompetensi skill harus ada lembaga dan yang menyalurkan. Jadi, sekarang kami sedang survey pasar kerja, karena ini penting sama potensi wirausaha. Kita sesuaikan peluang pasar kerja dengan pelatihan. Jadi, nanti selesai pelatihan ada outputnya dan bisa terserap ke lapangan kerja. Tidak seperti sebelumnya, pelatihannya A, tapi pasar kerja butuh B, akhirnya dia menganggur,” ujar Omah Ladamay.
Untuk itu, kata Omah Ladamay, anggaran Diperindagkop dan Naker perlu ditingkatkan, terutama untuk BLK. Dan dirinya pun mencontohkan untuk 1 BBPLK saja, butuh dana rutin untuk mengoperasionalkannya Rp 100 miliar.
Oma Ladamay menambahkan, apalagi jika kita tidak disupport dengan dana yang memadai, ya kita tidak maksimal. Padahal, kita ada di wilayah pasifik. Namun kita terima kasih kepada konsep yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri yang memberikan anggaran untuk melatih dari PNG.
“Itu sudah berjalan. Mudah-mudahan dengan BBPLK di Papua ini, bukan hanya kepentingan Papua atau Indonesia Timur, tapi juga negara tetangga.
Apalagi, di Papua ini kan tingkat putus sekolah dan pengangguran cukup tinggi, sehingga kehadiran BBPLK sangat penting untuk memecahkan permasalahan generasi muda kita dengan menyiapkan skill untuk menghadapi pasar kerja,” tutupnya.
Sekedar diketahui, dalam kunjungan itu, Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH didampingi Sekretaris Komisi II DPR Papua, Danton Giban dan Anggota Komisi II DPR Papua, Mustamim HR, Jhon NR Gobay, Hosea Genongga, Petrus Pigay dan Kope Wonda serta Staf Ahli Komisi II DPR Papua, Sariati Bei, SH (TIARA).
