Ketau LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu.
Sentani – Maraknya Pemberitaan dimedia terkait adanya oknum pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura berinisial KH (Klemens Hamo) yang saat ini statusnya masih sebagai saksi dalam dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh korban DIA (52), mendapat tanggapan dari LSM Papua Bangkit.
Ketua LSM Papua Bangkit Hengky H. Jokhu mengaku prihatin dengan status daripada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, yang statusnya saat ini masih sebagai saksi dalam dugaan kasus penipuan yang dilaporkan ke Polres Jayapura beberapa waktu lalu.
“Kasusnya beliau ini sebenarnya sudah lama, kami dari LSM Papua Bangkit juga sudah banyak mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha. Bahwa, hal-hal meminjam uang atau adanya hutang-piutang dengan janji mendapat pekerjaan atau paket pekerjaan,” kata Hengky di Sentani Senin (20/11/2023).
Menurutnya, hal itu yang sudah biasa terjadi bukan saja pada diri ketua DPRD, tetapi juga pada beberapa oknum kepala dinas dan ini merupakan hal yang lumrah.
Namun lanjut dia, dengan adanya dugaan kasus tersebut Klemens Hamo sebagai anak Tabi dan juga representatif daripada kaum muda Tabi, telah menciderai posisi politik daripada orang Tabi dan juga posisi tawar-menawar daripada orang Tabi itu sendiri.
“Disini kita akan diukur mulai dari kualitas, integritas dan kapabilitas daripada seorang ketua DPRD. Dengan adanya hal-hal sekecil atau sederhana itu tidak bisa menjaga integritas dan kapabilitas daripada seorang ketua dan juga tidak menjaga nama baik daripada lembaga DPRD. Maka itu, bukan saja merusak atau mencoreng citra daripada partainya. Tetapi, juga mencoreng nama baik daripada seluruh masyarakat Tabi,” ujar Hengky.
Mantan Ketua Kadin Kabupaten Jayapura ini juga menyampaikan, pihaknya sebenarnya sejak awal sudah memberikan permohonan tertulis kepada Ketua DPW Partai NasDem Papua Mathius Awoitauw, untuk mengangkat Cintiya Rulliani Talantan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.
“Karena yang bersangkutan ini (Cintiya Rulliani Talantan) memperoleh suara terbanyak pada pesta demokrasi tahun 2019 lalu dan sangat layak untuk diangkat sebagai ketua DPRD. Selain integritas, kapasitas dan kapabilitas, beliau (Cintiya) ini sebagai seorang intelektual yang sangat layak dan wajar untuk diangkat sebagai ketua. Itu proses politik yang sangat demokratis berjalan,” katanya.
Untuk itu, sejak dulu pihaknya selalu mendorong proses demokrasi itu harus dibangun sesuai dengan tatanan dan kaidah – kaidah yang ada.
“Kalau seseorang yang terpilih secara demokratis, kemudian meraih suara terbanyak itu, ya silahkan dari partai pemenang atau peraih kursi terbanyak silahkan diangkat sebagai ketua. Jadi, jangan ada rekayasa. Tapi karena ada rekayasa – rekayasa itu terbukti hasilnya, sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi saat ini merugikan partai,” katanya.
Berkaca dari kejadian ini, kata Hengky kedepannya silahkan bersaing secara baik, jujur dan demokratis, kemudian siapapun yang terpilih dengan suara terbanyak itulah yang menjadi ketua DPRD.
“Tidak ada pengecualian apakah kursi itu harus diduduki oleh orang asli Papua (OAP) atau Non Papua, itu tidak ada aturannya. Siapapun dia, dan darimana pun dia, apapun agamanya dan sukunya, bagaimana kualitasnya. Apabila ada kepercayaan dari basis atau akar rumput maupun konstituen, maka silahkan duduk, karena demokrasi harus dibangun dengan memperbaiki demokrasi itu, maka kualitas politik itu bisa berjalan lebih baik kedepan,” tegas Hengky.
