Jayapura – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, lewat zoom meeting, Senin (29/11).
Turut hadir saat penyerahan DIPA tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH, MH, Sekwan DPR Papua, DR. Juliana Waromi dan perwakilan dari Kominfo Papua.
++
Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus, SH, MH mengatakan, Gubernur Papua secara seksama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani tentang laporan keuangan kepada Presiden Jokowi.
Tak hanya itu, Gubernur juga mendengarkan terkait diberlakukan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus.
Jubir menjelaskan, untuk Otsus didorong pada dua hal yakni pertama mendorong peningkatan prasarana serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
Sedangkan pada saat penyampaian arahan dari Presiden Jokowi, Gubernur Papua mengikuti dengan teliti dan seksama beberapa arahan untuk tetap memperhatikan dan waspada terhadap pandemi Covid-19 tahun 2022.
Tak hanya itu, Presiden juga menekankan supaya anggaran digunakan secara responsif, antisipatif dan fleksibel dengan menjaga tata kelola keuangan yang baik.
Selain itu, masalah kesehatan juga menjadi prioritas kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta pembangunan infrastruktur dan yang terakhir reformasi penganggaran.
“Kita harapkan dengan penyerahan DIPA APBN tahun 2022 ini maka akan ditindaklanjuti dengan kegiatan- kegiatan lanjutan yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
Dikutip dari https://setkab.go.id, presiden Jokowi mengingatkan pemerintah daerah bahwa tahun 2022 masih dibayangi oleh ketidakpastian dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
Oleh karena itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan di Indonesia.
“Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” ujar Presiden.
Selain itu, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Ditegaskan Presiden, pada tahun mendatang pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama.
Adapun enam kebijakan utama tersebut, yaitu:
1. melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
2. menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
3. peningkatan SDM yang unggul.
4. melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
5. penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
6. melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
“Di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” pungkasnya.
Hadir secara fisik sembilan kementerian/lembaga untuk menerima DIPA dari Presiden secara simbolis. Kesembilan kementerian/lembaga tersebut memenuhi kriteria antara lain memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tiga tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik.
Kesembilan kementerian/lembaga tersebut yaitu Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pertanian; Kementerian Pertahanan; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Perhubungan; Badan Pemeriksa Keuangan; dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Turut mendampingi Presiden yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani.
