JAYAPURA, – Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) akan mengawasi langsung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Tanah Papua.
Sesuai dengan tugasnya, BAORI menangani kasus atau sengketa terkait mutasi atlet, pelanggaran dalam PON, konflik dualisme kepengurusan KONI serta konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.
Hal itu dikemukakan Prof Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si,Ketua Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI disela-sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Hakim Arbitrase PON XX Tahun 2020 kerjasama KONI Papua dan BAORI Pusat , Kamis (20/2/2020)
Menurutnya, untuk menopang tugas pengawasan di PON XX Papua maka BAORI akan merekrut hakim-hakim arbitrase dari Papua. Para hakim akan mengawasi penyelenggaraan PON di 4 kluster PON di Papua yakni kluster Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, kluster Mmika serta kluster Merauke.
“ Berapa hakim yang akan direkrut nanti disesuaikan dengan kebutuhan di PON nanti. Yang pasti BAORI akan mengawasi penyelenggaraan PON di 4 klusterPON Papua, “ungkapnya.
Lebih lanjut dikemukakannya bahwa saat ini BAORI sedang menangani sejumlah sengketa terkait transfer atlet jelang PON XX. Oleh karena itu, Edie meminta KONI Papua dapat mencegah terjadinya sengketa khususnya terkait transfer atlet.
“Kami sudah mengawasi dan sedang menangani sengketa jelang PON Papua. Salah satunya adalah sengketa atlet Catur DKI Jakarta yang pindah ke Jawa Barat. Sesuai aturan transfer atlet dilakukan dua tahun sebelum PON makanya kita minta untuk KONI Papua bida menghindari sengketa-sengketa seperti ini,”pinta mantan Rektor Universitas Pancasila Jakarta itu.
