Jayapura, – Dalam kepemimpinan, Jhoni Banua Rouw, SE sebagai Ketua DPR Papua pada periode ini, akan melakukan terobosan baru yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
Bahkan ide cemerlangnya ini akan mengupas dengan tuntas pokok pikiran (Pokir) DPR Papua. Pasalnya di periode sebelumnya Pokir DPR Papua ini tidak pernah dibahas di Sidang Paripurna dalam lembaga tersebut.
Jika di periode sebelumnya pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Papua tidak dibahas dalam sidang paripurna. Di periode ini, pokir yang merupakan hasil reses anggota DPR Papua akan dibahas dalam sidang paripurna.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Jhony Banua Rouw,SE mengatakan, dengan dimasukannya Pokir dalam sidang paripurna sudah mendapat persetujuan dari anggota DPR Papua saat melakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Aston Hotel, Selasa (23/6).
“Jadi selama ini DPRP tidak pernah melakukan pembahasan Pokir setelah reses. Yang ada hanya masing-masing anggota (DPRP) kirim pokir ke mitra dan tidak ada hasilnya,” kata Jhony Banua Rouw, SE ketika ditemui Wartawan usai memimpin rapat Banmus di Aston Hotel, Selasa (23/6).
Bahkan kata Jhony Banua, dalam rapat Banmus tersebut banyak anggota DPRP yang mengakui bahwa Pokir yang mereka kirimkan ke mitra kerja tidak terakomodir. Dan itu dikarenakan mekanisme kerja yang tidak berjalan baik.
“Kalau kita baca aturan, Pokir itu habis reses kita bawa dan inventarisir lalu diparipurnakan. Pokir ini menjadi keputusan lembaga yang harus kita kirimkan ke eksekutif untuk dimasukan dalam program-program kerja,” jelasnya.
Menurut Jhony Banua Rouw, DPR Papua selama ini tidak melakukan tahapan seperti itu. Sehingga pihaknya telah memutuskan bahwa pokir akan dibahas dalam sidang paripurna.
“Pokir yang akan kami bawa dalam paripurna kali ini merupakan hasil reses Desember-Febuari. Memang harusnya selesai reses itu langsung masuk di pokir tapi karena covid-19, sehingga agenda ini terganggu,” ungkapnya.
Diakuinya, meskipun proses Musrembang tingkat provinsi sudah selesai dilakukan, namun karena pokir merupakan aspirasi rakyat sehingga harus disampaikan secara resmi.
Namun Politisi Partai NasDem itu berharap, Pemerintah Provinsi Papua bisa mengakomodir pokir DPR Papua.
“Kami tidak minta semua diakomodir tapi setidaknya ada yang dijawab. Kita juga tidak menyalakan eksekutif karena menurut kami mekanisme yang tidak berjalan baik,” tuturnya.
Untuk itu kata Jhony Banua Rouw, di masa kepemimpinannya sebagai ketua DPR Papua, dirinya ingin merubah mekanisme yang dinilai kurang berjalan baik selama ini.
“Sehingga nantinya semua yang dikerjakan DPR Papua ada hasilnya. Tujuannya ini merubah kinerja DPRP sehingga DPRP betul-betul menjadi rumah aspirasi rakyat,” tandas Jhony Banua.
