Glasgow – PT PLN (Persero) akan berinvestasi hingga USD 500 miliar untuk mendukung energi hijau, melakukan dekarbonisasi dan mencapai target Carbon Neutral 2060. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, PLN siap menangkap peluang pendanaan hijau.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly menyatakan, sejak 2 November 2020, PLN telah melakukan transformasi hijau untuk bisa menjawab cita-cita bersama seluruh dunia untuk bisa mencapai target Carbon Neutral 2060.
Berbagai proyek strategis juga telah dijalankan PLN guna mempercepat peningkatan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.
Selain itu, PLN juga bergerak cepat dengan mengimplementasikan program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah remote dengan pembangkit berbasis EBT.
“Proyek tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah mempercepat target Carbon Neutral dan meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi,” ujar Sinthya pada diskusi bertajuk Mobilizing Financing for Indonesia’s Power Sector Decarbonization dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada Senin (1/11/2021) waktu setempat.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Sinthya, PLN bakal meningkatkan porsi green financing dengan meluncurkan kerangka pembiayaan berkelanjutan.
Hal ini dilakukan guna mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit EBT sehingga masyarakat bisa menikmati energi bersih dan andal hingga ke pelosok pedesaan serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Dalam kesempatan yang baik di COP 26 ini, PLN memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder untuk mencapai cita-cita bersama dengan instrumen pinjaman lunak untuk mempercepat pelaksanaan proyek dekarbonisasi. Selain itu, bantuan teknis untuk menetapkan standar proyek yang sesuai agar memenuhi syarat untuk pembiayaan hijau,” ujar Sinthya.
Untuk menangkap peluang pendanaan hijau, PLN membuka opsi dari berbagai instrumen. Pertama, green bonds atau obligasi hijau yang nanti hasilnya akan secara eksklusif diterapkan untuk membiayai kembali proyek dengan manfaat lingkungan yang jelas.
Kedua, social bonds. Pendanaan ini akan dimanfaatkan PLN untuk menjalankan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat dan memitigasi persoalan sosial masyarakat.
Ketiga, sustainability bonds yang penerapannya bisa secara eksklusif diterapkan untuk membiayai kembali kombinasi proyek hijau dan sosial.
“PLN juga berkomitmen untuk memanfaatkan pendanaan ini semaksimal mungkin dengan sistem pengawasan berkelanjutan dan juga melakukan pelaporan dana yang diserap secara berkala,” ujar Sinthya.
Dia menjelaskan, pendanaan hijau ini bukan yang pertama bagi PLN. Pada 23 Desember 2020, perseroan telah berhasil menerbitkan green loan senilai USD 500 juta. Pendanaan ini dimanfaatkan oleh PLN untuk menyelesaikan dua proyek PLTA dan 5 proyek PLTP.
“Ini semua kami kerjakan meski dalam kondisi pandemi Covid-19 sebagai bukti komitmen kami,” tambah Sinthya.
Kepercayaan dalam penerbitan green loan ini bahkan dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Bank Dunia. Pendanaan hijau ini 95 persen dijamin oleh MIGA Bank Dunia dan berlangsung selama lima tahun.
“Bank Dunia mendukung PLN melalui program yang berjudul Non-Honouring of Financial Obligation oleh Badan Usaha Milik Negara (NHFO-BUMN),” ujar Sinthya.
Sebelumnya di waktu bersamaan pada hari pertama rangkaian COP 26 ini, Asian Development Bank (ADB) juga telah bergabung dalam komitmen bersama dengan PLN untuk mendukung transisi energi hijau.
Di sisi lain, Managing Director of Southeast Asia Clean Energy Facility (SEACEF) Mason Wallick melihat kondisi over suplai dari pembangkit fosil saat ini cukup membebani PLN dalam mengembangkan pembangkit EBT. Terlebih proyeksi pertumbuhan permintaan listrik tidak akan mampu mengejar over suplai dalam jangka waktu 10 tahun.
“Reformasi dan modernisasi tarif PLN akan membuka jalan bagi alokasi risiko untuk terobosan ke depan untuk pembiayaan campuran dan pendanaan sektor swasta,” ujar Mason.
Dia pun optimistis rencana jangka panjang ini jika dilakukan akan mengubah struktur biaya PLN secara dramatis. Seiring berjalannya waktu, dengan peningkatan kapasitas maka transisi energi EBT yang murah akan menumbuhkan lapangan pekerjaan baru dan memperbaiki ekonomi.
Sementara itu, Director of the Environment Directorate of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Rodolfo Lacy memproyeksikan arah energi dan perubahan iklim akan ditentukan oleh perkembangan negara berkembang. Di luar China, negara-negara berkembang berkontribusi terhadap seperlima investasi energi pada 2020, atau sekitar USD 150 miliar.
“Berita baiknya adalah tidak ada kekurangan pada modal global. Teknologi juga ada. Global Financial System sekarang sangat mencari untuk menambah portfolionya dengan proyek ramah lingkungan,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna pun memastikan pemerintah akan berupaya meningkatkan akses proyek EBT terhadap pembiayaan global.
Baru-baru ini Kemenko Perekonomian baru saja meresmikan tahap kedua Indonesia Sustainable Finance Roadmap yang akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembiayaan berorientasi lingkungan.
“Kita membutuhkan USD 6,3 miliar per tahun untuk pengembangan EBT sampai dengan 2025. Dari nilai tersebut, sampai saat ini hanya 24 persen yang terealisasi,” kata Montty. (Red)
