Jakarta – PT PLN (Persero) mendapat dukungan pemerintah dalam mempercepat transisi energi demi mencapai target Indonesia net zero emission 2060.
Direktur Utama PLN Zulfikli Zaini menyatakan, PLN sangat mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2060. PLN juga sudah menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam hal pembiyaan murah untuk mengembangkan pembangkit EBT di masa depan.
“Kalau kita ingin early retirement, maka kita perlu dana murah, dan kami sudah bekerja sama dengan ADB untuk kemungkinan itu. Di samping itu juga kita akan membutuhkan dukungan terkait dengan tambahan subsidi apabila ada early retirement,” kata Zulkifli.
PLN juga sudah mampu menyuplai daya industri menggunakan EBT melalui produk Renewable Energy Certificate (REC). REC adalah salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam pembelian serta mendapatkan pengakuan dari internasional atas penggunaan energi terbarukan yang sudah ada di Indonesia.
Melalui REC, PLN menghadirkan opsi pengadaan lain bagi pelanggan untuk pemenuhan target penggunaan energi terbarukan yang transparan dan diakui secara internasional. Sehingga pelanggan tidak perlu risau untuk bisa mengekspor hasil produksinya ke negara-negara tertentu yang sudah mensyaratkan hal ini.
“Saat ini telah tersedia Pembangkit dengan Energi Terbarukan PLN di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi mencapai 7.936 MW. Ketersediaan EBT tersebut dapat diklaim sebagai energi yang digunakan untuk pemakaian listrik para pelanggan melalui produk terbaru PLN yaitu REC,” ucapnya.
Di sisi lain, Zulkifli juga melaporkan bahwa kondisi listrik PLN saat ini sangat cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dengan cadangan daya atau reserve margin di angka 35 persen, suplai listrik PLN saat ini cukup berlebih.
“Tahun depan akan lebih lagi karena ada 7,4 gigawatt (GW) listrik akan masuk. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman CEO kalau mau tumbuh silakan, butuh listrik kami akan suplai berapapun besarnya,” imbuhnya.
Dengan nilai reserve margin yang tinggi, Zulkifli menambahkan, PLN membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat meningkatkan permintaan. Salah satunya terkait ekosistem kendaraan listrik, yang emisi karbonnya lebih rendah 50 persen dibandingkan energi fosil, meskipun listriknya berasal dari PLTU.
Selain emisi mobil listrik yang sangat rendah, energi listrik juga tidak impor, dua hal yang akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sudah berkomitmen menerapkan transisi ke energi hijau. Untuk itu, Kementerian Keuangan saat ini tengah menyiapkan kebijakan dan instrumen untuk mendukungnya.
“Kalau mau menuju net zero emission 2060 ini tidak bisa tiba-tiba langsung net zero. Kita sekarang harus mulai menandai sektor mana, kegiatan apa, yang menangkap CO2 sehingga nanti netnya zero,” ucap Sri Mulyani dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).
Dia menambahkan, proses transisi energi ini memerlukan strategi yang cukup kompleks, mulai dari instrumen, regulasi, kebijakan, sampai dengan waktu yang harus tepat. Sri Mulyani pun mengingatkan PLN juga perlu menjaga neraca keuangannya.
“Karena PLN itu neraca dibelakangnya ya APBN. Jadi kita juga akan jaga neracanya PLN supaya tetap sehat dalam masa transisi yang sangat krusial ini,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menilai daya saing ekonomi utama Indonesia berada di sektor energi.
“Terlebih Indonesia memiliki sumber energi baru terbarukan yang jumlah dan jenisnya sangat banyak,” ucap Airlangga.
Dalam sisi transisi energi, pemerintah juga saat ini sedang menyiapkan sebuah paket untuk memensiunkan PLTU. Pemerintah sadar ketika energi yang digunakan PLN sudah ramah lingkungan dan pasokan listriknya lebih andal, maka secara tidak langsung akan mendukung sektor industri di Indonesia.
“Apalagi untuk industri tekstil, lebih baik leave it to the PLN, jangan membangun sendiri. Karena itu akan menjadi lebih mahal,” tegasnya. (Red)
