Jayapura – Dalam upaya meningkatkan pengamanan aset kelistrikan, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku Papua menargetkan 42 sertifikat tanah terbit pada tahun 2022 ini.
Guna memastikan hal tersebut, PLN UIP Maluku Papua menyambangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua pada Selasa (15/2/2022).
Koordinasi tersebut berfokus pada strategi sertifikasi dalam rangka pemberian status hukum terhadap 42 aset pembangkit dan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang tersebar di Provinsi Papua.
“Kami berterima kasih kepada BPN karena tahun lalu dari target 57, tercapai 60 sertifikat. Pada tahun ini, dari 42 target sertifikasi di wilayah Provinsi Papua, beberapa di antaranya mengalami permasalahan administrasi,” kata Achamd Ismail selaku Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Maluku Papua.
“Sehingga kedatangan kami kali ini adalah untuk konsultasi solusi-solusi yang diperlukan dalam mencapai target tersebut,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa mengapresiasi semakin matangnya kerja sama antara PLN dengan BPN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, kami sama-sama inginkan cepat selesai. Upaya penyelesaiannya sudah disampaikan, pada intinya karena ini untuk pengamanan aset negara jadi kita selesaikan dengan cepat dan benar,” ungkap John.
Pada 2021, jumlah total sertifikat tanah yang terbit di empat provinsi wilayah kerja PLN UIP Maluku Papua adalah 415 persil.
Infrastruktur ketenagalistrikan yang tersertifikasi berupa pembangkit, gardu induk dan tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
Sebagian infrastruktur tersebut kini telah beroperasi dan sebagian lainnya dalam tahap pra-konstruksi dan konstruksi. Secara luasan, total luas tanah yang memperoleh sertifikat adalah sekitar 59 Hektar. (Red)
