Jayapura – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S. IP, M. SI, membuka Kick Of Penyusunan Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di Sasana Krida Provinsi Papua, Rabu pagi, 22 Januari 2025.
Hadir dalam pembukaan itu, Penjabat Sekda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Maryke Monim, SE. MM serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong dalam sambutannya menyampaikan, RPJMD 2025-2029 menjadi sangat strategis sebagai fondasi awal untuk mencapai visi misi pembangunan Provinsi Papua 2025-2029 yaitu, Provinsi Papua Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri, untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas Tahun 2025.
Untuk mewujudkan itu, lanjut Pj Gubernur Papua ini, diperlukan optimalisasi sinergi Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pembangunan.
Pada kesempatan itu, ia menjelaskan, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rancangan Teknokrat RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan lima tahun yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029 akan menjadi masukan penyusunan RPJMD, sekaligus menjadi acuan bagi Gubernur dan WA dan wakil Gubernur terpilih untuk merumuskan Visi, Misi dan program prioritas,”jelas Pj. Gubernur.
Pj. Gubuernur memaparkan, RPJMD Provinsi Papua tahun 2025-2045 terdapat 7 permasalahan utama pembangunan yang menjadi masalah pembangunan yang dapat menjadi tolak ukur dalam perumusan pembangunan jangka menengah daera diantarnya, kualitas pembangunan ekonomi yang masih rendah, belum optimalnya kualitas pembangunan sosial budaya.
Ia juga menyebut, jika penanganan terhadap keamanan dan ketertiban umum belum optimal, tingkat kerawanan politik dan demokrasi yang patut diwaspadai, kualitas lingkungan hidup yang belum maksimal, belum optimal nya kualitas tata kelola Pemerintah.
Ramses Lombong menambahkan, point penting yang nantinya kemudian akan diterjemahkan ke dalam visi misi dan program prioritas pada RPJMD Provinsi Papua tahun 2015-2029 bagi Gubernur dan wakil Gubernur yang akan dilantik untuk 5 tahun ke depan.
“Ini menjadi milik Gubernur Papua dan wakil Gubernur yang baru,”tutupnya. (Tiara).
