Jayapura – Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara simbolis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pemerintah provinsi dan Kementerian/Lembaga serta pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua.
Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Senin (11/12/2023) Pj Gubernur Papua didampingi Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Jayapura, Moudy Hermawan.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur berpesan agar fokus APBN pada tahun 2024 mendatang, yang pertama adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stanting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Kedua, percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam, revalitalisasi industri, pengutan ekonomi hijau serta reformasi struktural. Ketiga, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tetap sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program.
Keempat, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah. dan pesan terakhir adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan baik antargolongan maupun masyarakat.
“Saya berpesan untuk menggunakan anggaran dengan baik dan disiplin, teliti, efisiensi dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kepada kepala daerah di kabupaten/kota agar memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Jayapura, Moudy Hermawan mengatakan, alokasi anggaran belanja negara di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 9,12 triliun yang tersebar pada 349 Satker dan 42 Kementerian/Lembaga.
Sedangkan Alokasi TKD tahun 2024 untuk Provinsi Papua sebesar Rp 11,77 triliun, sebagian besar porsinya pada DAU Rp 6.44 triliun dan dana Otsus Rp 2,37 triliun.
Menurutnya, alokasi TKD ini diperuntukan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.
Selam itu, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah diharapkan akan terus diperbaiki dan ditingkatkan dan tahap perencanaan hingga penganggaran berdimensi regional dan penguatan intervensi belanja di daerah.
Selain penyerahan DIPA dan TKD, dalam kesempatan itu Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua juga menyerahkan penghargaan untuk pemerintah daerah dan instansi pusat di Papua atas capaian kinerja tahun anggaran 2023.
