SENTANI – Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua menggelar temu wicara dengan Pimpinan Pusat (PP) Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) pada Sabtu (3/12/2022).
Acara yang digelar di Ballroom Hotel Suni Garden Lake and Resort, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura ini membahas polemik PMTI yang terjadi saat ini tentang tuduhan terhadap PP PMTI seperti perubahan nama PMTI, keanggotaan dan tujuan PMTI. Temu wicara tersebut dihadiri Ketua Umum PP PMTI, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa, Ketua IKT Kabupaten Jayapura, Jhony Lumbaa dan pengurus, pembina dan pemuda IKT Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
“Jadi hari ini kita lakukan temu wicara dengan pengurus, pembina dan pemuda IKT Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua untuk sampaikan 10 program dari PP PMTI. kemudian yang kedua tentang konsolidasi organisasi,” kata Yulius Selvanus Lumbaa yang juga Staf Khusus Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI ini ketika dikonfirmasi wartawan media online usai acara temu wicara.
Dikatakan, dalam konsolidasi organisasi itu ada beberapa poin seperti pendataan personil, sebaran personil, serta sosialisasi itu masuk di dalamnya temu wicara ini.
Mengenai sosialisasi PMTI, ujar Selvanus, 19 tahun sejak berdirinya PMTI itu pihaknya belum sampai ke daerah-daerah melakukan sosialisasi organisasi tersebut dan hanya ada di pusat dan berbagai wilayah saja.
“Sehingga mengakibatkan banyak cara pandangnya berbeda-beda. Seolah-olah kami di PMTI akan merubah nama yang sudah lama ada di bawah, padahal itu tidak benar. Karena di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP PMTI, bahwa anggota PMTI itu adala PMTI itu sendiri, IKKT, IKT, IKaT, Kombongan, Sang Torayan, perempuan Toraja, termasuk kerukunan Muslim Indonesia Toraja, pemuda Toraja dan masih banyak lagi. Tidak ada itu pemuda PMTI, perempuan PMTI atau ikatan keluarga PMTI,” jelasnya.
“Jadi, semuanya seperti IKT Provinsi Papua itu adalah anggota PMTI. Begitulah bunyinya, dan semua isu yang digulirkan kemana-mana itu yang salah. Sebab itu, saya datang kemari untuk memberikan pencerahan dan PP PMTI tidak pernah memaksakan untuk merubah nama organisasi Toraja yang sudah ada,” tambahnya.
Bagi daerah atau wilayah yang belum ada organisasinya, tetapi ada masyarakat Toraja disitu. “Maka itu, kita himpun untuk membentuk organisasi seperti wilayah-wilayah atau daerah-daerah lainnya yang sudah ada organisasi warga Toraja,” ungkapnya.
“Saya tegaskan dalam temu wicara tersebut, bahwa sesungguhnya informasi dan berita terkait PMTI berubah nama menjadi P2MTI yang berbisnis, berpolitik dan bergaji itu adalah informasi atau berita yang tidak benar,” tambah Selvanus.
Ditegaskan Selvanus, bahwa PMTI adalah organisasi paguyuban warga Toraja yang yang telah terdaftar di Kemenkumham RI yang merupakan amanah Musyawarah Besar (Mubes) ke- IV.
“Kami di PP PMTI menjalankan amanah Mubes IV, untuk didaftarkan di Kemenkumham RI dan sebagai organisasi yang taat terhadap aturan negara, maka PMTI wajib menyesuaikan dali-dalil AD/ART sesuai dengan UU yang berlaku di NKRI,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan wartawan media online ini, setelah mendapat penjelasan dari Ketua Umum PP PMTI Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa didampingi Sekjen PP PMTI Dating Palembangan yang hadir dalam temu wicara tersebut, semua peserta yang menghadiri temu wicara setuju dan mendukung langkah dari PP PMTI.
“Tadi kita bisa lihat semua peserta yang hadir dalam Temu Wicara itu setuju dengan langkah yang telah diambil PP PMTI. Peserta Temu Wicara menyadari, bahwa apa yang telah dituduhkan kepada PP PMTI selama ini tidak benar,” bebernya.
“Ya, PMTI ini menjadi seksi sekarang. Kenapa seksi, karena sekarang sudah mendekati tahun politik. Di mana, orang berebut ingin mencari dukungan, baik Pilkada, Pileg dan Pemilu serentak nantinya. Kita sering ngomong politik identitas, ya itu tadi organisasi-organisasi masyarakat yang punya basis massa besar, itu pasti. Bisa saja ini jadi seksi, di goreng sana sini, akhirnya kita sama-sama orang Toraja di adu, bisa saja agar tidak solid dan namanya juga dekat tahun politik,”.
“Siapa yang melakukan semua ini, kita tidak tahu apakah orang dalam atau orang luar PMTI. Akan tetapi, disini saya mau tegaskan bahwa PMTI tidak berpolitik. Namun hak orang perorang itu mereka memiliki hak politik dan organisasi masyarakat itu tidak berpolitik,” pungkasnya
