Jayapura – Perusahaan asal Australia, Fortescue Metals Group (FMG), akan menanamkan modal untuk investasi pembangkit tenaga air (hydro power) di Mamabera Raya, Provinsi Papua.
Pemerintah Papua memberikan sinyal positif terkait rencana investasi perusahaan ternama di Australia itu, dengan melakukan pertemuan di salah satu hotel di Kota Jayapura, Senin, 12 Oktober 2020.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Fred James Boray, mengatakan, rencana investasi perusahaan asal Australia itu difasilitasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.
Dengan demikian, Pemprov Papua saat ini tengah mendorong investasi hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya.
Jika terwujud, Perusahaan Australia tersebut, akan digelontarkan dana mencapai Rp 50 triliun.
“Ditargetkan pengembangan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya bakal mencapai 20 gigawatt atau 20 ribu megawatt,” katanya.
Tak hanya itu, nilai positif yang didapat dari kerja sama tersebut adalah hadirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Provinsi Papua.
Belum lagi industri yang terbangun di sekitar kawasan hydropower, bakal membuka perekonomian atau memicu multi player efek di tingkat masyarakat bawah.
“Yang pasti kalau investasi ini terwujud, kedepan kita PAD-nya tidak hanya bergantung ke Freeport”.
“Sebab yang diolah nanti di hydropower ini juga tambang. Kan biji besi yang difungsikan untuk hydropower. Ujung-ujugnya tambang juga. Dan ini tentunya investasi baru yang masuk ke Papua,” kata ia.
Kendati demikian, sambung dia, rencana investasi tersebut bergantung kepada pemerintah pusat dan pihak FMG. Sebab Pemprov Papua pada prinsipnya sebagai pihak yang membantu menyiapkan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan.
“Sebab dalam pertemuan hari ini antara Kemenko Maritim, Pemprov Papua, Pemkab Mamberamo Raya dan FMG cuma bagaimana supaya koordinasi untuk nanti bisa turun ke lokasi melakukan pengambilan data atau pengukuran debit air sungai dan lainnya”.
“Memang kegiatan ini sudah dapat rekomendasi dari gubernur dan bupati untuk masuk. Namun kami di Papua sifatnya menunggu. Tinggal dari pihak kementerian yang bergerak lebih jauh, lalu kita siapkan data pendukung disini supaya prosesnya bisa rampung untuk penerbitan ijin,” tandasnya.
