Jayapura – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua memastikan bahwa peresmian sejumlah venue infrastruktur PON yang bakal digelar pada 20 Oktober 2020 mendatang, akan dilakukan dengan sejumlah protokol kesehatan secara ketat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PB PON XX Papua, Elia Loupatty kepada wartawan, Selasa (29/09) usai memimpin rapat koordinasi dengan 16 bidang yang ada ada pada PB PON.
Menurutnya, wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura dinilai masih menjadi daerah merah dengan tingginya kasus positif covid-19.
Oleh karena itu, masyarakat ataupun peserta yang akan menghadiri akan dilakukan rapid test covid-19. “Protocol kesehatan secara ketat dilakukan agar kegiatan yang akan dipusatkan di Stadion Papua Bangkit yang akan berganti nama menjadi Stadion Lukas Enembe tidak terjadi klaster baru penyebaran covid-19,” ujarnya.
Dikatakan, panitia maupun siapapun yang diundang ke lokasi kegiatan harus bebas dari covid-19, yang jelas protocol kesehatan cukup ketat akan diberlakukan supaya semua aman dan itu sangat penting. Kalau menurut bidang kesehatan, semua peserta yang masuk harus rapid. Saya pikir itu hal yang baik untuk kesehatan kita semua,” ujarnya.
Loupatty mengaku, semua orang yang akan hadir di stadion harus wajib rapid supaya kita hindari yang namanya klaster baru penyebaran covid-19.
“Karena ini kerjanya pemerintah, gaungnya pemerintah jadi harus menerapkan protocol kesehatan ketat yang menjadi tujuan dari keinginan kita bersama,” sambungnya.
Dalam rapat tersebut bukan hanya membahas pergantian nama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas Enembe. Namun juga pada saat itu akan dilakukan pemberian nama bandara udara sentani maupun pendataan keseluruhan jumlah orang asli Papua.
“Jadi pembahasan kali ini ada yang terkait dengan PON, dimana ada pergantian stadion di kampung harapan, ada juga nanti penamaan bandara udara,” katanya.
Namun sebelum keputusan akhir, masih akan dilakukan kembali rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. “Sesuai tugas yang diberikan pak Gubernur kepada Ketua Harian untuk mengkoodinasikan hal itu, tapi sebelum keputusan akhir akan dibicarakan kepada pemerintah daerah, tinggal menunggu waktu kapan ada undangan,” jelasnya.
Yang jelas, katanya, PB PON hanya meyiapkan konsepnya, sehingga ketika ada rapat bersama tinggal serahkan konsepnya, sehingga lebih banyak apa yang dikerjakan PB PON, semua ini harus dikolaborasikan karena ini terkait penyelenggaran pemerintah daerah,” tutupnya.
