JAYAPURA – Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) di Papua, Theo Hesegem menilai salah satu solusi untuk menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua perlu melibatkan pihak keluarga korban.
“Saya pikir salah satu solusi untuk menyelesaikan soal dugaan pelanggaran HAM di Papua yaitu dengan melibatkan keluarga korban. Jadi kita perlu kembali menanyakan kepada keluarga korban terkait keinginan mereka,” kata Theo Hesegem kepada harian ini via telefon seluler, selasa (4/10/2022).
Ia berpandangan, jika menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tanpa melibatkan keluarga korban, itu sangat tidak mungkin.
“Karena itu sama saja kita memaksa kehendak kita, tanpa tahu apa keinginan dan pendapat mereka. Sebab sampai hari ini, keluarga dari para korban kekerasan di Papua masih hidup. Maka itu, Pemerintah pusat perlu pendapat, keinginan serta pernyataan keluarga korban,”imbaunya.
Selain itu, lanjut Theo, di Papua bukan hanya diduga ada terjadinya pelanggaran HAM saja, tetapi juga ada pelanggaran hukum.
“Dugaan pelanggaran HAM yang saya maksud, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak keamanan dan pelanggaran hukum oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil non Papua,”katanya.
” Jadi Itu juga tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Poin penting yang sudah saya sampaikan itu, pelanggaran hukum dan HAM harus dipenuhi dan diselesaikan oleh pemerintah pusat, karena semua persoalan di Papua dilatarbelakangi oleh isu politik hingga membuat situasi di Papua semakin buruk,” tambahnya.
Lebih lanjut Theo menuturkan, jika keluarga korban mau menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan kasus politik maka itu tidak jadi persoalan. Tetapi jika mereka ingin mengaitkan dengan isu politik, maka pemerintah bisa mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua.
“Itu membutuhkan waktu, tidak harus secepatnya, dan perlu dilakukan pendekatan khusus,” saran Theo.
Selain itu, terkait penyelesaian pelanggaran dugaan HAM di Papua juga tergantung situasi keamanan.
“Artinya situasi Papua harus aman baru semua itu bisa dilakukan, tetapi kalau belum, maka saya yakin proses penyelesaian dugaan HAM di Papua akan sulit,” tandasnya.
