Jayapura – Setelah dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, kini Pengurus dan kader Partai Demokrat (PD) Provinsi Papua menyerahkan pernyataan sikap mendukung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY sebagai ketua umum, kepada Kepala Kementerian Hukum dan HAM Papua, Rabu 10 Maret 2021.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH mengatakan pihaknya akan menyerahkan pernyataan sikap 29 DPC kabupaten/kota di Papua dan Ketua DPD Papua, Lukas Enembe kepada Kepala Kanwilkumham Papua.
“Terkait polemik perpecahan adanya KLB kami sayangkan. Sebagai tokoh di negara ini mestinya kita beri contoh yang baik. Tapi hari ini kita mempertontonkan sikap yang tidak baik. Namun kami tetap mendukung AHY,” tegas Yunus Wonda dalam keterangan persnya sebelum menyerahkan pernyataan sikap kepada
Kepala Kementerian Hukum dan HAM Papua, Rabu (10/3), siang.
Dikatakan, kalau memang merasa punya pengaruh dan juga bisa kenapa tidak buat partai baru dan disitu semuanya diukur.
“Ini menandakan semua haus kekuasaan. Saya sayangkan tokoh tokoh Demokrat yang merupakan pendiri partai kini berada di KLB. Padahal selama 10 tahun bapak SBY, orang orang ini pula yang ikut menikmati. Mereka ini seperti kacang lupa kulit,” ketusnya.
Menurut Wakil Ketua I DPR Papua itu, cara cara seperti ini adalah etika politik yang tidak baik dan Demokrat Papua tetap mengikuti arahan ketua DPD Papua dan ketua umum AHY.
“Ini sikap semua ketua DPC 29 kabupaten/kota dan ketua DPD Papua, Lukaa Enembe. Kami ada dibawa satu komando AHY,” tandas Wonda.
Yunus Wonda mengatakan, apapun yang terjadi pihaknya tetap tunggu arahan ketua DPD. Namun jika bicara aturan yang ada, AHY adalah yang sah.
Hanya saja kata Yunus Wonda, kalau tendensi politik, bisa dilihat nanti. Tapi kalau mau jalan sesuai aturan dan AD/ART partai, ia optimis kubunya yang benar.
“Tapi kalau ada kepentingan politik, pasti akan ada permainan untuk mengambil alih kekuasaan dalam partai. Jadi jangan sampai ini menciderai demokrasi kita. Kalau ini dibiarkan pada kemudian hari, maka akan terjadi pada partai partai lain,” tekannya.
Sementara itu, usai menerima aspirasi dari Wakil Ketua DPD Partai Demokrat, Yunus Wonda, Kepala Kanwil Kumham Papua, Anthonius Ayorbaba kepada awak media menyatakan, telah menerima aspirasi DPD Partai Demokrat Papua dan akan melanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.
“Saya terimakasih kepada pengurus Partai Demokrat di Papua yang telah menyerahkan aspirasi mengenai kondisi internal Partai Demokrat,” kata Ayorbaba.
Menurutnya, kondisi internal Partai Demokrat kini juga menjadi perhatian penting.
“Ini menjadi perhatian penting Kemenkumham dan ini akan saya lanjutkan kepada Kemenkumham di Jakarta,” jelasnya
