Jayapura – Pengelolaan keuangan daerah di Papua meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir ini. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksan BPK atas LKPD di 30 entitas.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Isma Yatun menerangkan, dari 30 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, 11 di antaranya berhasil meraih opini WTP atas LKPD tahun 2018. Sementara di tahun 2021 ini meningkat menjadi 18 entitas.
“WTP yang diraih bukan hadiah dari BPK, tetapi itu hasil kerja keras dari Pemerintah Daerah dan jajarannya dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” kata Isma usai kegiatan Sertijab Kepala Perwakilan BPK Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (16/6/2021).
Isma pun mengajak Kepala Daerah bersama legislatif untuk berupaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbaikan sistem pengendalian intern.
“Pertanggungjawaban itu lebih baik lagi apabila disertai peningkatan kualitas pengelolaan keuanga daerah yang diwujudkan dalam program, kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia mengharapkan, kerja keras 18 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP ini bisa menular ke daerah lain yang belum mendapatkan opini WTP.
“Saya juga berharap hasil dari pemeriksaan berupa rekomendasi itu bisa menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program terhadap pelayanan masyarakat,”
Ia pun mendorong daerah yang belum mendapatkan opini WTP agar lebih bekerja keras lagi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sesuai standar akutansi pemerintah, kepatuhan dan sistem internal baik.
“Saya percaya Papua pasti bisa dan saya berharap dengan adanya pemimpin daerah yang sekarang ini siap untuk bekerja demi majunya Papua dengan meningkatnya opini dari BPK,” tutupnya.
