JAYAPURA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendampingi Panita Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX 2020 Papua, dalam penyusunan dokumen pengadaan peralatan pertandingan.
Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda menyatakan, pelaksanaan PON di Papua harus tertib administrasi. “kami terus melakukan upaya dalam menyukseskan gelaran empat tahunan itu. Salah satunya dengan terus melakukan koordinasi agar administrasi even nasional ini berjalan dengan baik,” kata Yunus Wonda kepada wartawan usai melakukan rapat koordinasi dengan LKPP, Senin (9/3/2020).
Yunus mengatakan, dalam setiap koordinasi, pihaknya membahas detail berbagai hal menyangkut administrasi persiapan PON menyangkut regulasi dan penganggaran.
Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Polda Papua.
“Kami PB PON dari awal sudah komunikasi dengan LKPP, kita ingin bekerja sesuai dengan aturan, kita tidak ingin nanti selesai PON ada masalah. Kita lihatkan semua pihak, sebelum kita melakukan proses pelelaangan, kita minta LPKK untuk mendampingi termasuk instansi terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), M. Aris Supriyanto, PB PON bukan Satuan Kerja (Satker) dari Pemerintah Provinsi Papua.
