Jayapura – Terkait penerapan pemberlakuan Ganjil Genap dan Pengendalian Arus Lalu Lintas (Lalin) di kota dan Kabupaten Jayapura, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE menyarankan untuk ditinjau kembali sebelum diterapkan.
Jhony Banua Rouw mengatakan, meskipun tengah beredar di kalangan masyarakat maupun di sejumlah media sosial terkait penerapan Genap Ganjil, semata mata untuk menekan penyebaran virus Covid-19, namun pemerintah harus melihat ini kembali secara baik dan bijak.
“Saya pikir, pemerintah harus tinjau kembali soal penerapan arus lalu lintas ganjil genap ini,” kata Jhony Banua Rouw ketika ditemui sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/08).
Bahkan, Politisi Partai NasDem ini mengaku tidak sepaham penerapan Ganjil Genap arus Lalin itu diberlakukan.
“Saya tidak sepaham. Contohnya saya pakai kendaraan motor atau kendaraan pribadi, karena peraturan ganjil genap, maka saya harus naik angkot. Berarti penyebaran lebih besar dibandingkan saya naik motor atau kendaraan pribadi,” ujar Jhony Banua Rouw.
Menurut Politisi Partai NasDrm itu, endingnya tidak sesuai. Akan tetapi, jika pemerintah betul-betul mau menerapkan peraturan tersebut, maka pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa angkutan umumnya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
“Jadi jumlah penumpang yang naik taksi harus dibatasi. Pertanyaannya sekarang, apakah dibatasi atau tidak?. Kalau tidak dibatasi, malah ini akan menimbulkan klaster baru bahkan pandemi akan bertambah, karena orang dipaksakan yang tadinya bisa naik motor sendiri tidak bersentuhan dengan orang lain, nah ini malah bersentuhan. Jadi menurut saya ini harus dilihat kembali secara baik atau dikaji dulu serta di diskusikan dulu karena endingnya adalah untuk menekan pandemi,” tandas Jhony Banua Rouw.
Namun jika peraturan ganjil genap ini diterapkan untuk menangani kemacetan pada perhelatan PON XX, kata Jhony Banua Rouw, itu pihaknya setujuh.
“Kalau itu dilakukan semata mata untuk menangani kemacetan menuju PON Papua, itu oke. Karena nantinya ini rekayasa lalu lintas. Karena kami tahu, sekian ratus lebih Bus yang akan masuk di Kota Jayapura. Sehingga, ini akan mengganggu transportasi lain, serta mengganggu travic yang tinggi. Kalau itu kami setuju, tapi kalau semata mata hanya untuk menekan angka covid, menurut saya itu kurang tepat dan ini akan membuat masyarakat kita dari sisi ekonomi semakin memburuk,” tegasnya.
Padahal ungkap Jhony Banua, di Papua selama ini, meskipun dalam keadaan pandemi, tapi pertumbuhan ekonomi kita masih cukup bagus.
“Jadi saya harap, mari kita lihat kembali. Jangan kita membuat rakyat semakin terpuruk dan susah karena dia tidak bisa jualan. Bagaimana dengan tukang-tukang sayur keliling dan bagaimana dengan mama-mama kita yang biasa pergi belanja untuk jualan lagi. Ini bagaimana dengan mereka?. Nah, kalau kita batasi mereka, maka kita sangat menekan pertumbuhan ekonomi, terutama kita punya pengusaha pengusaha yang ada di Tanah Papua,” tukasnya.
Menurut legislator Papua ini, seharusnya yang dilakukan adalah pembatasan orang pergi kerja. PNS-PNS di kurangi, itu cara menekannya.
“Tapi kalau kita tetap buka dan membatasi orang untuk pakai kendaraan, tapi orang-orang harus tetap masuk kerja, ya bagaimana? Terpaksa mereka akan pergi numpang di orang lain dan sebagainya. Itu mengundang berisiko untuk penyebaran,” cetusnya.
Jhony Banua Rouw menambahkan, apalagi untuk akses jalan di Bumi Papua ini masih sangat terbatas, tidak seperti di kota-kota besar yang banyak jalan pintasnya.
“Ya, memang di Papua ini sangat terbatas akses jalan kita. Jadi kalau kita lakukan itu akan menekan pertumbuhan ekonomi, karena akses jalan nggak ada yang lain. Kalau di kota besar ada akses jalan yang lain atau jalan tikus yang bisa mereka gunakan jalur lain, walaupun lebih jauh tapi mengurangi. Nah, kalau sekarang, ditutup semua, maka tidak ada pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita tidak bisa keluar, artinya yang jualan tidak bisa laku jualannya karena nggak ada yang belanja, kan begitu,” pungkasnya. (Tiara).
