Jayapura – Pendidikan di Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius yang tidak bisa diabaikan. Tingkat literasi sumber daya manusia yang rendah, kurikulum yang belum efektif, serta sertifikasi dan pelatihan guru yang masih jauh dari standar ideal merupakan beberapa masalah utama yang perlu segera ditangani.
Di Kota Jayapura, persoalan pendidikan menjadi perhatian yang mendesak. Salah satu masalah utama adalah tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Biaya pendaftaran sekolah, kebutuhan alat tulis, seragam, serta biaya SPP yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi beban berat bagi orang tua. Khususnya bagi mereka yang menyekolahkan anak di sekolah swasta, beban biaya pembangunan gedung sering kali dibebankan kepada wali siswa, semakin menambah tekanan ekonomi keluarga.
Selain itu, pengelolaan anggaran pendidikan yang belum efisien turut memperparah kondisi ini. Jika tidak ditangani dengan segera, masalah-masalah ini akan menjadi penghalang signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
Demikian disampaikan Muhammad Hudzaifah selaku perwakilan Komunitas Rakyat Muda Kota Jayapura dalam siaran pers, Jumat (11/10/2024).
Permasalahan ini membutuhkan solusi konkret dari para pemangku kebijakan. Peran pemerintah eksekutif sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pendidikan, terutama dalam meringankan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat.
Tokoh pemuda ini mengatakan, reformasi anggaran pendidikan dan perbaikan kualitas pendidikan menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Hanya dengan upaya kolektif yang berpihak pada rakyat, kita bisa membangun fondasi pendidikan yang kuat demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hudzaifah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para kandidat calon kepala daerah yang memiliki visi misi serius dalam meningkatkan sektor pendidikan. Dalam hal ini, sangat tertarik dengan Program Sekolah Gratis yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi. Program ini menjadi harapan bagi masyarakat yang selama ini dibebani oleh tingginya biaya pendidikan.
“Namun, kami juga menyadari bahwa untuk merealisasikan janji ini diperlukan analisis dan manajemen anggaran yang komprehensif. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura yang berkisar di angka Rp1,7 triliun, dan sekitar 60 persen dari APBD tersebut digunakan untuk belanja Aparatur Sipil Negara (ASN), tantangan utama adalah bagaimana menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai program sekolah gratis tersebut,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Hudzaifah, dibutuhkan kemauan politik yang kuat serta strategi inovatif untuk menggali sumber pendanaan lain di luar APBD yang terbatas, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
