Sentani – Pemuda Panca Marga Kabupaten Jayapura melalui ketuanya Nelson Yohosua Ondi mendesak Panitia Lokal Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI untuk secepatnya membayar utang penginapan, transportasi hingga tenaga volunteer yang belum terbayarkan saat pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Wilayah Adat Tabi tahun 2022 lalu.
Desakan itu disampaikan nelson Ondi kepada Pasificpos saat ditemui di Kota Sentani, Sabtu (11/3/2023).
Menurut Nelson, masyarakat yang melakukan pengaduan terkait masalah utang ini sudah melakukan kewajibannya, namun sampai sekarang mereka belum menerima pembayaran dari Panitia Lokal KMAN VI 2022.
“Selaku ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Jayapura, dalam hal ini saya mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Karena kita ini ormas yang biasa dekat dan juga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan masyarakat khususnya pengaduan tentang utang piutang yang dilakukan oleh panitia lokal Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI,” ungkap pria yang juga Ketua HIPMI Kabupaten Jayapura ini.
Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan data dari pengaduan masyarakat dan membaca berita di beberapa media online itu jumlah total utang Panitia KMAN VI terhadap masyarakat sekitar 7 miliar rupiah yang terdapat di beberapa bidang yakni, akomodasi, transportasi dan volunteer, serta di bidang publikasi.
“Didalam utang itu ada yang terdampak atau mereka yang belum menerima pembayaran dari panitia, seperti masyarakat pemilik rumah, ada juga tenaga volunteer, transportasi dan beberapa teman-teman media,” jelasnya.
Untuk itu, pria yang juga Alumni Lemhannas Tahun 2024 itu dengan tegas meminta kepada Panitia Lokal KMAN VI agar segera membayarkan hak-hak dari masyarakat yang turut membantu terlaksananya KMAN VI hingga sukses pada bulan Oktober 2022 lalu.
“Kami berharap seluruh utang kepada masyarakat tersebut, senilai Rp 7 miliar segera dibayarkan atau dilunasi dan tidak ada yang tercecer,” harapnya.
Apalagi kata Nelson, mereka sudah menunggu cukup lama dari tahun lalu, yakni 5 bulan. Selain itu, mereka sudah melakukan tugas dan kewajibannya sampai pelaksanaan KMAN VI selesai, sehingga pelaksanaan KMAN VI 2022 di Wilayah Adat Tabi ini berlangsung lancar dan sukses.
Nelson mengatakan, berdasarkan dari data yang diterima kepemimpinan Bupati Jayapura sebelumnya yang menjadi Ketua Panitia Nasional KMAN VI, bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menggelontorkan dana hibah yang cukup fantastis untuk pelaksanaan event nasional ini sebesar Rp 15 miliar dari APBD, di luar dari dukungan pihak-pihak lain sekitar 2 miliar, untuk pelaksanaan hajatan nasional tersebut, namun masih meninggalkan utang sekitar 7 miliar rupiah.
“Pada prinsipnya, kami meminta kepada panitia lokal, agar utang di beberapa bidang itu segera terbayarkan, terutama masyarakat yang belum menerima haknya itu sudah ada kesepakatan awal dengan panitia, baik secara lisan maupun tulisan yang memiliki dasar hukum yang kuat,” katanya lagi.
Dijelaskannya, event nasional KMAN VI ini adalah kegiatan pusat, yang mana daerah tidak wajib menanggung biaya yang besar melebihi kemampuan daerah. Selain itu, dirinya menambahkan, jika Panitia Lokal KMAN VI tidak segera membayar hak masyarakat, maka pihaknya siap memfasilitasi masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib.
“Kalau tidak dibayarkan, kami akan membantu masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian. Karena ini bentuk dari wan prestasi, di mana ada perjanjian yang dilakukan secara tertulis dengan teman-teman media dan juga perjanjian secara lisan dengan masyarakat, yang siap mengadu hal ini ke pihak berwajib dan dibuktikan dengan data-data yang ada,” pungkasnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Timothius J. Demetouw selaku Ketua Panitia Lokal KMAN VI 2022 di Wilayah Adat Tabi itu mengatakan, dari data yang terkumpul terkait dengan utang piutang Panitia Lokal KMAN VI pada saat penyelenggaraan KMAN VI itu belum bisa diselesaikan kepada masyarakat, karena keterbatasan dana atau anggaran yang dialami oleh panitia kongres masyarakat adat tersebut.
“Utang itu kurang lebih ada 7 miliar dari seluruh kegiatan yang harus dibiayai atau diselesaikan oleh panitia penyelenggara KMAN VI di Wilayah Adat Tabi, khususnya Kabupaten Jayapura. Kami juga sudah mempersiapkan seluruh utang piutang itu dalam satu dokumen proposal yang sedang disiapkan panitia,” ujar Timothius.
“Dan kami juga, sudah lakukan koordinasi itu dengan bapak mantan Bupati Jayapura selaku Ketua Panitia Nasional KMAN VI, yang mana beliau sendiri sudah memberikan respon untuk segera melakukan komunikasi dengan bapak Pj Bupati yang ada saat ini agar dapat memberikan dukungan dan memfasilitasi dalam penyelesaian utang piutang KMAN VI pada bulan Oktober 2022 lalu,” tambahnya.
Panitia KMAN VI juga telah menindaklanjuti berita maupun informasi yang beredar di media massa maupun media sosial yang sedang hangat diperbincangkan terkait dengan adanya tuntutan-tuntutan penginapan, transportasi maupun yang menjadi volunteer.
“Hal itu juga kami sudah sepakat dengan tim TAPD, untuk menyusun strategi yakni, pertama kita harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari bapak Pj Bupati, untuk melakukan langkah entah itu menggunakan dana APBD yang ada saat ini, baik dana Otsus atau dana hibah,”
“Bahkan kalau perlu kita lakukan peminjaman kepada pihak perbankan untuk membantu menyelesaikan utang piutang KMAN di tahun 2023 ini. Khususnya di DPA induk itu kami sudah sepakat dengan TAPD dalam hal ini yang diketuai oleh ibu Sekda,” tandasnya.
