Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua segera merampungkan persoalan relokasi warga yang tinggal di sekitar Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.
Sekda Papua Hery Dosinaen yang ditemui wartawan usai melakukan pertemuan dengan Komisi X DPR RI menyatakan, pemerintah segera mengkonsolidasikan upaya relokasi tersebut, agar dapat rampung secepatnya.
“Nanti kita segera konsolidasikan supaya penataan oleh Kementerian PUPR ini bisa cepat berlangsung,” ujarnya.
Sekda mengaku, relokasi tersebut dapat dilakukan dalam waktu ini. Sebab Kementerian PUPR akan mengerjakan penataan kawasan di sekitar venue yang ada di Kampung Harapan.
“kami akan segera lakukan relokasi warga, agar proses pembangunan bisa rampung sebelum pelaksanaan PON bulan Oktober 2020 mendatang,” ujarnya.
Senada disampaikan juga oleh Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda bahwa warga yang tinggal di kompleks Stadion Papua Bangkit (Spaba), Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura harus siap untuk direlokasi.
Pihaknya pun meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menyiapkan biaya ganti rugi untuk merelokasi warga tersebut, supaya penataan kawasan Spaba oleh Kementerian PUPR bisa segera dijalankan.
“Terkait relokasi warga di kompleks Stadion Papua Bangkit sebenarnya mereka sudah siap untuk direlokasi. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah provinsi sudah siap (membayar ganti rugi atau) tidak,” katanya
Yunus menambahkan, rencana pemindahan warga yang berdomisili di kawasan stadion itu sudah dibahas bersama pemerintah. Untuk itu kita harap segera rampung (selesaikan) sebab mengingat penataan kawasan stadion harus segera dilakukan secepatnya,” terangnya.
Sebelumnya Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, John Wempi Wetip meminta Pemerintah Provinsi Papua segera merelokasi permukiman warga di kawasan Stadion Papua Bangkit.
Hal ini dimaksudkan agar kawasan itu dapat rampung ditata sebelum Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020 digelar.
“Dari perhitungan kami ada sekitar 23 rumah yang harus direlokasi. Untuk itu, saya ajak pemerintah provinsi mari kita tuntaskan bersama. Karena penataan kawasan ini secara keseluruhan tidak bisa kita lakukan kalau masih ada penduduk yang bermukim di kawasan itu,” pungkasnya.
