Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai menata ulang aset-aset yang berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto, yang berdampak pada keuangan dan program pembangunan di seluruh daerah.
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alexander Kapisa, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap aset yang memiliki nilai ekonomis tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami sedang memetakan aset-aset yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. Salah satu langkahnya adalah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset ini,” ujar Alexander, Senin (17/2/2025).
Beberapa aset yang menjadi fokus Pemprov Papua dalam upaya optimalisasi ini antara lain Hotel Mapia di Biak, Wisma Mandala di Jayapura maupun venue eks PON. Aset-aset tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi dan berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap PAD Papua.
“Kami sedang melakukan pemetaan, setelah itu baru akan memberikan rekomendasi kepada Bapak Gubernur. Nantinya, ada aset yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ada juga yang dapat dikelola sendiri melalui BUMD Papua,” tambahnya.
Alexander menegaskan bahwa dengan optimalisasi aset ini, Pemprov Papua dapat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran seperti sekarang ini.
“Jika aset-aset ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka ke depan, ketika terjadi efisiensi anggaran, keuangan daerah tidak akan terlalu terganggu. Saat ini, kita masih bisa mengandalkan PAD yang ada, tetapi ke depan kita harus lebih mandiri,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa banyak aset milik Papua yang belum dikelola secara maksimal untuk mendatangkan PAD. “Saat ini terlalu banyak aset yang dibiarkan begitu saja, tidak dikelola dengan baik. Ke depan, pengelolaannya harus lebih profesional, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah karena sifatnya akan kaku. Harus melibatkan pihak ketiga agar manajemennya lebih baik dan orientasinya jelas secara bisnis,” pungkas Alexander.
Dengan langkah ini, Pemprov Papua berharap dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran di tingkat nasional.
