MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua mendorong Pemerintah Pusat segera mengeluarkan surat protes terkait penembakan kapal ikan asal Merauke oleh tentara Papua Nugini yang menyebabkan satu orang tewas, Senin (22/08) lalu di perairan pulau Turi, Papua Nugini.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzanna Wanggai kepada wartawan di Merauke, Rabu (24/08) menyatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dan kejelasan dari pemerintah Papua Nugini terkait peristiwa ini.
“Memang kalau kita lihat seperti begini, nelayan kita juga salah karena mereka menangkap ikan sudah masuk di wilayah perairan Papua Nugini. Namun kita juga harus melihat kejadian penembakan ini tidak manusiawi. Mereka (tentara PNG,re) mendatangi kapal dan langsung memberondong dengan tembakan,” kata Susi kepada wartawan usai mendampingi Sekda dalam rapat bersama Forkopimda Merauke dan Stake Holder perbatasan RI – PNG di wilayah Merauke, di kantor Bupati setempat.
“Tentu kita pemerintah daerah akan mendorong bagaimana pemerintah pusat bisa membuat surat protes keras terhadap pemerintah Papua Nugini,” tegasnya.
Ia pun mengakui bahwa sejauh ini fungsi pengawasan di wilayah perbatasan belum maksimal.
“Tentunya dengan peristiwa ini akan menjadi evaluasi bagi kami semua. dan juga terhadap para nelayan. Sebab ini bukan kali pertama terjadi.
Bahwa dimana ada tempat yang bagus untuk mencari ikan, maka mereka pasti datang kesana, tanpa memikirkan nyawa. Tentunya ini jadi pelajaran berharga bagi nelayan kita,” ujar Susi.
Ia menambahkan, meski terjadi peristiwa ini namun hubungan baik antara kedua negara Indonesia dan PNG harus tetap terjaga.
“Ke depan kita akan komunikasikan lagi dengan baik. Nanti ada forum-forum diskusi, dimana kita akan duduk bicara bersama terkait dengan bagaimana, kenapa sampai seperti ini. Tentu kita akan bersama membahasnya dengan Kementerian Luar Negeri,” harapnya.
Di kesempatan itu, Susi juga menjelaskan terkait dua kapal ikan asal Merauke yang dinyatakan hilang saat peristiwa penembakan terjadi.
“Dua kapal sampai saat ini kita belum tahu keberadaan dan kita serahkan sepenuhnya kepada perwakilan pemerintah kita di Papua Nugini dalam hal ini kedutaan besar RI di Port Moresby dan konsultan RI konsulat RI di vanimo untuk terus komunikasi Intens dengan otoritas terkait di Papua Nugini,” katanya.
Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke Merauke, Sekda Papua Ridwan Rumasukun selain menghadiri rapat, juga menyerahkan bantuan mewakili pemerintah Provinsi kepada keluarga korban dan 8 ABK yang selamat.
Seperti diberitakan sebelumnya, kapal ikan Kmn. Calvin 02 yang dinakhodai oleh Sugeng (korban tewas,red) bersama 8 ABK sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan pulau Turi PNG, lalu kemudian ditembaki oleh kapal Patroli PNG dengan No. Lambung 401.
Akibat peristiwa ini, Nakhoda kapal Sugeng tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Sementara 8 ABK berhasil selamat, setelah menunjukkan jasad korban tewas kepada petugas patroli tentara PNG.**
