JAYAPURA – Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin bertemu para Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua untuk membahas isu yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bumi Cenderawasih, Selasa (10/10).
Dalam pertemuan itu, Wapres didampingi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun.
Hadir diantaranya perwakilan dari Komnas HAM Papua, Elsham Papua, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), NU, MUI, dan Akademisi Uncen.
“Para tokoh yang hadir ini, yang selama ini melakukan advokasi isu isu strategis dalam aspek kemanusiaan, aspek sosial, keagamaan dan dalam konteks Hak Asasi Manusia. Sehingga sangat diharapkan dapat mendukung terciptanya perdamaian di tanah Papua,” kata Felix Wanggai selaku Deputi 3 Setwapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan.
Dalam pertemuan tersebut, muncul usulan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Salah satu peserta yang hadir yakni Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa. Subhan menyatakan, kehadiran Pengadilan HAM penting di Papua untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah.
“Yang terjadi saat ini ada rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua,” ucap dia.
Selain itu, kata dia, jika kedepan terjadi kasus HAM, maka semua pihak bisa ikut hadir dan mengawal. Dengan begitu masyarakat akan merasa puas dan terbuka terkait penanganan kasus HAM di Papua. “Selama ini kan pengadilan HAM paling dekat ada di makassar. Jadi kalau ada di Papua bisa diikuti karena ini kan pengadilan terbuka,” ujarnya.
Anggota FKUB, Pdt.Herman Saud saat ditemui wartawan mengatakan, jika berbicara soal masalah HAM di Papua, permasalahannya karena tidak ada rasa kepercayaan antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. “Selama ini saya ikuti perkembangan, saya lihat itu tidak ada saling kepercayaan antara orang Papua dengan orang di Jakarta (Pemerintah Pusat). Selalu ada saling mencurigai, sehingga menimbulkan banyak masalah, padahal kita ini Indonesia, mau apalagi?” tuturnya.
Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini mencontohkan, seperti aksi aksi pemberontakan, aksi kriminal yang dilakukan oleh anak anak muda di wilayah pegunungan Papua saat ini (aksi Kelompok Kriminal Bersenjata)
Menurut Herman Saud, ini karena tidak ada kepercayaan dari mereka lagi terhadap pemerintah, malah pemerintah dianggap musuh karena tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Begitupun sebaliknya pemerintah selalu menilai orang Papua tidak mampu.
Menurut pendeta Herman, ada salah komunikasi antara masyarakat terutama dengan pemerintah daerah di Papua. “Pemerintah di Papua ini tidak jujur, tidak melakukan tugas tugas yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, untuk membangun masyarakat. Ada miskomunikasi, betul. Jadi saya pikir terutama masalahnya itu ada di pemerintah kita di Papua ini sendiri. Selalu ada diskriminasi tapi itu dari pemerintah kita sendiri,” ujarnya menyayangkan.
Sedangkan untuk penyelesaian konflik sosial di Papua, Herman Saud berpendapat harus melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang berada di depan.
“Karena kalau penyelesaian konflik sosial, yang masuk langsung TNI/Polri malah mengkhawatirkan. Jadi tahapan ini tokoh adat dan agama yang menyelesaikan, nanti kalau tidak bisa baru polisi masuk. Ini kan sedikit masalah, ada konflik, langsung TNI Polri banyak banyak diturunkan, bahkan dari luar Papua, padahal mereka tidak tahu persoalan. Sehingga sebaiknya diserahkan ke pihak adat,” usulnya.
Sementara itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam konferensi persnya menanggapi singkat usulan pembangunan Pengadilan HAM di Papua. Ia mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pihak terakit. “Oh itu nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait yah, soal pengadilan HAM di Papua,” kata Wapres.
“Harapan kami, berbagai masalah yang dilaporkan tadi dapat diatasi dengan baik. Kalau ada kesulitan, kita akan cari solusinya bersama-sama,” kata Wapres.
