Sentani – Ketua Harian PB PON Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH menegaskan, jika PB PON Papua tidak bermaksud menahan anggaran untuk Sub PB PON dalam mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan even akbar pada Oktober 2021.
“Kami tidak pada posisi mencounter atau membenarkan diri, tapi kami pada posisi ingin meluruskan saja, terkait penyelenggaraan khususnya penganggaran pada PB PON,” kata Yunus Wonda ketika disambangi sejumlah awak media di kediamannya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat sore (28/5).
Yang jelas, lanjut Yunus Wonda, saran, masukan dan kritikan untuk PB PON Papua sangat penting, bukan hanya kepala daerah dari cluster penyelenggaraan PON tetapi semua public punya hak untuk mengkritisi, memberi saran dan masukan kepada PB PON Papua.
“Kami memang tidak mau berdebat, karena bukan ranahnya untuk berdebat, apalagi PON ini menjadi tanggungjawab kita semua dan ini adalah event nasional,” ujarnya.
Terkait belum adanya kewenangan yang diberikan kepada Sub PB PON yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Mimika, Yunus Wonda menjelaskan bahwa anggaran PB PON masuk Oktober 2020 sebesar Rp 1,5 triliun.
Namun, PB PON Papua tidak bisa langsung menggunakannya, tetapi PB PON Papua mempersiapkan RKA mulai star pada Januari 2021.
“Dari Januari sampai sekarang, masih dalam proses dan kami tidak bisa uang begitu masuk langsung diserahkan, karena harus ada mekanisme dan regulasi yang harus disiapkan. Ini agar dikemudian hari tidak ada dampak hukum baik kami di PB PON maupun teman-teman di Sub PB PON,” jelasnya.
Bahkan, tandas Yunus Wonda, PB PON Papua harus membuat regulasi yang akan diikuti sampai di Sub PB PON, apalagi kegiatan yang dilakukan di PB PON Papua harus sama dengan yang dilakukan di Sub PB PON.
“Untuk itu, kami dalam beberapa bulan terakhir ini, kami tengah membuat regulasi itu. Benar kami tahu dan sadar bahwa penyelenggara PON itu ada di Sub PB PON, mengingat hal itu kami Tim Regulasi PB PON Papua mulai melakukan langkah-langkah sejak Januari 2021 membuat regulasi yang tak semudah membalik telapak tangan,” paparnya.
Kendati demikian Yunus Wonda mengaku jika PB PON Papua juga melakukan langkah cepat pada Januari – Februari 2021, pertama dengan melakukan pelelangan khususnya peralatan, yang sebagian harus dicari di luar negeri seperti Cabor Menembak harus dibeli di Swiss, yang tentu saja memakan waktu panjang hampir 6 bulan, apalagi ditengah pandemic Covid-19.
Kedua, adalah akomodasi karena ada non hotel agar lebih cepat. Namun, dari semua itu, kata Yunus Wonda, ada proses yang dipersiapkan PB PON Papua dan ada proses yang harus disiapkan Sub PB PON.
“Hari ini, kami sedang lakukan rasionalisasi antara PB PON Papua dan Sub PB PON. Ini sudah clear dan selesai. Anggaran untuk akomodasi ada yang sudah kami lakukan, namun non hotel seperti rehab, belum tahap pengisian seperti AC dan mebeluer. Selain itu, pembayaran hotel, nah ini belum karena akan diserahkan ke Sub PB PON baik di Kota Jayapura, Jayapura, Mimika dan Merauke. Jadi, apa yang belum dilakukan PB PON, itu akan kami serahkan ke teman-teman di Sub PB PON,” ungkapnya.
Namun diakui, memang agak lambat, lantaran diharapkan tidak terjadi double anggaran pada satu kegiatan, sehingga harus dibuat semua terukur agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari.
“Jadi, saya pikir tidak ada tendensi kami dari PB PON Papua menahan anggaran. Itu bukan anggaran kami, itu anggaran diberikan pemerintah atau hibah pemerintah Provinsi Papua untuk mensukseskan PON XX dan kami tahu persis yang menyelenggarakan adalah teman-teman di Sub PB PON,” tandas Yunus Wonda.
Yunus Wonda mengakui miss komunikasi itu selalu ada, namun pihaknya berusaha agar dilaksanakan dengan baik, termasuk minggu lalu PB PON Papua sudah melakukan termasuk dengan Sub PB PON Mimika sudah selesai, termasuk dengan Kabupaten Jayapura.
“Nah, dalam waktu dekat, rencana minggu depan kami sudah lakukan pergeseran anggaran. Sekali lagi pergeseran anggaran ini, bukan karena kami ditekan, itu tidak. Pergeseran kami lakukan karena semua dokumen dan regulasinya sudah kita selesaikan, karena tidak bisa kita langsung serahkan anggaran begitu saja,” terangnya.
Yang jelas, tegas Yunus Wonda, bahwa tidak ada keinginan PB PON Papua untuk memperlambat proses-proses ini atau tidak ada proses untuk pengalihan kewenangan kepada Sub PB PON, tidak ada sama sekali. Tapi, semua dilakukan melalui proses dan mekanisme yang sudah disusun.
“Dalam mempersiapkan itu, hari ini Kota Jayapura sudah selesai. Jadi, prosesnya memang agak panjang. Seperti PB PON Papua mendapatkan hibah dari Pemprov Papua pada Nopember 2019, namun anggaran kami bisa pada Oktober 2020, ada proses yang panjang yang harus kami lakukan dan ada regulasi yang harus dipersiapkan agar anggaran itu bisa masuk di PB PON Papua,” ungkapnya.
Yunus Wonda menegaskan bahwa intinya PB PON Papua siap untuk menyelenggarakan PON XX Papua, lantaran sudah bekerja selama tiga tahun, termasuk menyiapkan semua regulasi dari berbagai aspek.
Yang jelas, Yunus Wonda mengakui jika dalam waktu dekat akan segera melakukan rapat koordinasi dengan semua Sub PB PON Papua.
“Kami akan undang Wali Kota Jayapura sebagai Sub PB PON Kota Jayapura, Bupati Jayapura Sub PB PON Jayapura, Merauke dan Mimika dalam rapat resmi dan kita akan serahkan kewenangan baik kewenangan secara administrasi dan keuangan, sehingga Sub PB PON juga bisa segera melakukan kegiatan,” kata Yunus Wonda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPR Papua.
Yunus Wonda memahami jika situasi yang dialami oleh Sub PB PON hari ini, apalagi pelaksanaan PON XX Papua tinggal beberapa bulan ke depan.
“Saya memahami teman-teman di Sub PB PON karena mereka tentu gelisah. Saya bisa rasakan itu, karena waktu yang tinggal tiga bulan. Sekali lagi, kami di PB PON Papua mendapatkan anggaran di Oktober 2020, namun semua terjadi di Januari 2021, namun kita harus siapkan semua regulasi dengan baik, persis yang kami alami hari ini dimana kami was – was karena anggaran dari pusat, itu posisi yang sama hari ini, karena sampai hari ini anggaran dari APBN itu belum sama sekali,” imbuhnya.
Soal pergeseran anggaran kapan? Yunus menambahkan jika seluruh bidang di PB PON Papua harus duduk sama-sama dengan Sub PB PON bersama perangkat.
“Nah, proses itu tidak mudah dilakukan, agar dikemudian hari tidak ada dampak hukum. Tidak ada pikiran untuk menghambat apapun kepada Sub POB PON,” ujarnya.
“Jadi, saya juga mau meluruskan bahwa belum ada pemberian kewenangan kepada TImika, Kota Jayapura atau Merauke bahwa kami sudah kirim anggaran sekian, itu belum sama sekali. Jadi, anggaran tidak bisa langsung kami serahkan, tapi ada regulasi yang harus kami siapkan untuk menjadi dasar untuk kami serahkan anggaran,” sambungnya. (Tiara)
