Jayapura – Guna memastikan persiapan progres pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2020, yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2021 mendatang, di Bumi Cendrawasih ini, maka Panitia Khusus (Pansus) PON DPR Papua bersama Panitia Besar (PB) PON XX Papua, DR. Yunus Wonda SH MH menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Senin 2 Agustus 2021.
Dalam pertemuan itu, PB PON XX Papua maupun Panitia Khusus (Pansus) PON DPR Papua sepakat meminta agar Pemerintah Pusat segera mencairkan anggaran untuk konsumsi pada pelaksanaan PON XX tahun 2021.
Bahkan, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda mengakui jika sampai saat ini, PB PON Papua belum mendapatkan informasi kapan anggaran konsumsi sebesar RP 1,4 triliun dari APBN itu, akan turun ke PB PON Papua.
“Ya, sampai hari ini, belum turun. Tapi kami terus mendesak agar segera dicairkan. Dalam rapat – rapat virtual, kami juga terus mengingatkan untuk segera dicairkan anggaran ini, namun sampai hari ini belum ada,” ungkap Yunus Wonda kepada sejumlah Wartawan, usai pertemuan.
Menurut Yunus Wonda yang juga merupakan Wakil Ketua I DPR Papua, hal itu bisa menghambat konsumsi, karena meskipun sudah dipilah dan memberikan kewenangan kepada klaster untuk menyiapkan perangkat dalam kesiapan mereka untuk konsumsi ini, tapi sampai hari ini anggaran belum ada, sehingga PB PON maupun Sub PB PON belum bisa melakukan apa-apa.
Apalagi lanjut Yunus Wonda, terkait dengan konsumsi ini, ada pengalihan kewenangan kepada Sub PB PON yang akan mengelola konsumsi.
“Ya, memang konsumsi ini kan gratis. Makanya, konsumsi kami geser ke Sub PB PON yang menangani atlet dan official di klaster mereka, jadi bukan kami dari yang ada di PB PON. Misalnya Sub PB PON Kota Jayapura yang akan menghandel konsumsi untuk 22 cabor, sehingga kita geser anggaran Rp 110 miliar,” jelasnya.
Terkait alasan belum cairnya anggaran konsumsi dari pemerintah pusat, Yunus Wonda mengatakan, jika pihaknya belum mengetahui secara pasti, namun ia memperkirakan karena administrasi proses pencairan anggaran konsumsi itu, apalagi menggunakan anggaran dari APBN, sehigga persyaratannya banyak, termasuk mulai proposal PB PON Papua di Kemenpora, BPKP Pusat baru ke Menteri Keuangan.
“Dari Kementerian Keuangan dan atas permintaan bapak Presiden itu lah maka langsung dikirim ke Pemda. Nah, sekarang kita tunggu dan sampai hari ini belum masuk, padahal sudah masuk minggu pertama Agustus 2021,” ujar Yunus Wonda.
Ditegaskannya, meski dana tersebut belum cair, namun PB PON Papua tetap fokus pada 2 Oktober 2021 nanti, untuk perhelatan akbar PON XX di Papua. Bahkan, dalam pertemuan itu, pihaknya telah menyampaikan progress terkini terkait persiapan pelaksanaan PON XX di Bumi Cenderawasih.
“Jadi, semua kesiapan progress – progress kami, terutama kami sampaikan bahwa PB PON lebih fokus pada peralatan, konsumsi dan akomodasi,” terangnya.
Bahkan, Yunus Wonda mengungkapkan, hampir semua peralatan sudah tiba di Jayapura, yang diperkirakan sudah 80 persen progressnya, termasuk yang sudah dipasang di Timika, Kabupaten Mimika dan sebagian dalam perjalanan ke Jayapura.
Namun tandas Yunus Wonda, pihaknya menargetkan paling lambat 26 Agustus 2021, semua peralatan PON itu sudah terpasang di semua Venue PON.
Terkait dengan hak ulayat, Yunus Wonda mengaku jika kemungkinan akan ada masalah. Meski demikian, Yunus menegaskan, jika peralatan sudah siap, dipastikan PON akan berjalan sesuai jadwal pada 2 Oktober 2021.
Sementara untuk akomodasi, Yunus Wonda menjelaskan, jika progressnya sudah mencapai 70 persen, karena secara fisik sudah selesai, namun peralatan di dalam meubelair sedang dikerjakan yang diperkirakan rata-rata telah tercapai 70 – 80 persen, karena ada sebagian juga ada anggaran dari APBN.
“Tanggugjawab PB PON hanya 20 disiplin cabang olahraga saja, sedangkan 37 cabor itu kan tanggungjawab APBN,” ucapnya.
Namun tegas legislator Papua itu, apapun kondisi yang terjadi saat ini, PB PON Papua tetap fokus PON tetap dibuka pada 2 Oktober 2021.
“Soal dinamikanya seperti apa, itu bukan ranahnya kami. Itu ranahnya ada di pemerintah pusat. Meski saat ini kondisi Covid-19 sungguh memprehatinkan, namun kami PB PON fokus kerja – kerja kami,” tandas Yunus Wonda.
Ketika disinggung soal sarana penunjang venue PON yang belum selesai, Yunus Wonda mengatakan, jika sarana penunjag venue PON memang belum selesai 100 persen. Hanya ada sebagian yang sudah dibangun, tinggal peralatan dikasih masuk.
Akan tetapi masih ada sebagian peralatan yang menjadi tanggungjawab Kemenpora.
“Nah, ini harus sejalan. Venue selesai, peralatan harus masuk. Tapi, ada venue yang sampai hari ini dibawah 80 persen, sehingga harus jadi perhatian kita semua, terutama dinas terkait. Kami PB PON lebih pada eventnya saja. Artinya, venue selesai dan kami tinggal masukkan peralatan,” tukasnya.
Terkait soal tambahan yang diusulkan oleh PB PON Papua, Yunus Wonda mengakui jika sampai saat ini masih menghitung kebutuhan yang kurang dan belum bisa memastikan estimasi dana yang dibutuhkan.
“Tapi kami terus memberikan spirit kepada semua bidang untuk terus fight dan fokus pada persiapan PON, apalagi tinggal 61 hari ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, masih ditempat yang sama, Ketua Pansus PON DPR Papua, Kamasan Jack Komboy menyampaikan terima kasih kepada PB PON Papua terhadap keinginan dari Sub PB PON.
“Kita tahu hari ini masing-masing anggaran itu telah diberikan ke masing-masing Sub PB PON, sehingga mereka yang akan mengaturnya, hasil penjelasan tadi oleh Ketua Harian PB PON, termasuk konsumsi. Jadi, ingat bahwa untuk konsumsi tadi disampaikan Ketua Harian PB PON, tidak dibuat dapur umum, tapi akan dikerjasamakan dengan pihak hotel dan diberikan ke wisma-wisma yang ada,” jelas Jack Komboy.
Dan untuk konsumsi, lanjut Jack Komboy, itu diberikan kepada masing-masing Sub PB PON. Tentunya dengan berharap kerjasama dengan PB PON dan Sub PB PON tetap terjalin dengan baik, sehingga semua bisa berjalan.
Namun, yang menjadi catatan Pansus PON, kata Jack Komboy, adalah anggaran untuk konsumsi dan sedikit untuk akomodasi yang akan dibantu lewat APBN sebesar Rp 1,4 triliun, belum jelas sampai hari ini.
“Saya harap respon Pemerintah Pusat untuk segera mencairkan atau mengirim itu, sehingga proses – proses persiapan konsumsi untuk empat klaster dan beberapa akomodasi itu, segera bisa berjalan karena kita dikejar oleh waktu yang tinggal 61 hari,” harapnya.
Dikatakan, jika anggaran konsumsi dikirim pada minggu ketiga Agustus 2021, tentu akan menjadi pertimbangan – pertimbangan lagi, sehingga Pemerintah Pusat harus segera merespon ini.
“Tadi disampaikan pak Ketua Harian PB PON Papua bahwa Presiden sudah memerintahkan kalau semua proses itu di pusat sudah selesai, langsung dikirim sehingga langsung dicairkan kepada Sub PB PON karena mereka yang akan menghandel masalah konsumsi dan saya kira ini hal yang baik,” ungkap Jack.
Kendati demikian, kata Jack Komboy, pihaknya berharap komunikasi terus berjalan sehingga semua proses dapat berjalan. Namun demikian, Pansus PON DPR Papua juga memberikan catatan penting terkait penyelesaian hak ulayat.
“Saya berharap ini menjadi urusan pemerintah provinsi, sehingga harus segera menyelesaikan hak ulayat dan lainnya, sehingga kesiapan itu harus segera diselesaikan,” tandasnya.
Untuk itu, kata Wakil Ketua Komisi V DPR Papua ini, jika Pansus PON DPR Papua meminta PB PON tetap fokus dan tetap berpikir tidak ada perubahan pelaksanaan PON sesuai jadwal 2 – 15 Oktober 2021.
“Jadi jangan pernah ada di kepala bahwa PON tidak berjalan, sehingga fokus itu jadi berkurang,” tekannya.
Soal peralatan, Jack Komboy menambahkan, sesuai keterangan dari PB PON Papua, semua sudah ada di Indonesia, sehingga akhir Agustus 2021 sudah ada di Jayapura dan dipasang.
“Cuma dari Kemenpora, baru satu saja yang sudah tiba yakni peralatan Sepak Bola Wanita di Merauke. Tapi kami berharap hal – hal yang menjadi tanggungjawab APBN, harus segera diselesaikan, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik,” tegas Jack Komboy. (Tiara)
