Politisi Perempuan dari partai NasDem Papua itu memaparkan, sebagai Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan dari hasil Panja, pihaknya menilai ada sejumlah cacatan yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemda Kabupaten Jayapura dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur pendukung PON XX.
Agar keduanya tidak saling menunggu yang pada akhirnya bisa menghambat penyelesaian pekerjaan, kata Herlin maka dalam pertemuan itu dibagi mana saja yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura.
“Contohnya seperti Dermaga Yahim yang dikerjakan Dinas Perhubungan namun jembatannya menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi Papua. Karena tadi (kemarin) Pemerintah Kabupaten Jayapura bilang mereka masih menunggu Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan penyelesaian itu di tahun ini,” katanya.
“Maka kami melakukan Panja sebagai pengawasan dari Komisi IV DPRP, serius atau tidak pihak Dinas PU Provinsi Papua dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura sebagai mitra kami di Komisi IV dalam bekerja,” ujar Herlin menambahkan.
Sebelum mengadakan pertemuan dengan para mitra, Herlin selaku Ketua Komisi IV telah terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah data dan ditemukan ada sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Yang mana hal-hal yang dianggap sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian akan didorong pada sidang perubahan.
“Di sidang perubahan secepatnya akan kita dorong, supaya apa yang menjadi harapan suksesnya PON XX ini bisa tercover semuanya. Tentu tercover dalam hal sesuai dengan aturan dan mekanisme,” tutup Herlin.
