JAYAPURA– Pemerintah Provinsi Papua kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Pemprov Papua lima kali berturut turut.
Plakat penghargaan WTP diserahkan Kepala Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe di Gedung Negara, Senin (18/10/2021).
Selain pemerintah provinsi, 17 kabupaten dan kota turut mendapatkan predikat WTP. Yaitu, Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Mimika, Jayawijaya, Nabire dan Kepulauan Yapen.
Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani AS mengatakan pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 kepada provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Papua, menggambarkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan maupun ketentuan perundangan.
Dia harapkan kedepan, seluruh pemerintahan di Papua dapat meraih WTP, untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang bersih dan akuntabel, serta pengelolaan keuangan yang baik diatas negeri ini.
“Pada tahun 2020, di Provinsi Papua, terdapat 18 dari 30 Pemda (60%) yang memperoleh opini WTP,” Terangnya.
Menurutnya, opini ini menunjukkan kualitas terbaik tingkat kewajaran laporan keuangan Ke-18 Pemda.
“Terdapat hal yang menggembirakan, yaitu terdapat Pemda yang semula mendapat opini WDP berhasil mendapat opini WTP,” katanya.
Selain itu, opini TMP yang pada tahun 2019 berjumlah 4 Pemda, sekarang tinggal 2 Pemda. Dari 18 Pemda yang memperoleh opini WTP tersebut, terdapat 9 Pemda yang minimal 5 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2016-2020 memperoleh opini WTP, yakni Prov. Papua, Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Asmat, Kab. Jayawijaya, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Kepulauan Yapen, dan Kab. Nabire.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut,” Ucapnya.
Lanjutnya, Opini BPK atas LKPD merupakan salah satu kriteria utama dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID).
“Memang pencapaian Opini BPK tidak serta merta akan mendapat DID, namun menjadi modal besar selain penetapan Perda APBD yang tepat waktu, penggunaan e-budgeting, dan e-procurement serta persyaratan lainnya,” bebernya.
Sebagai wujud apresiasi atas capaian tersebut, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada seluruh Pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD tahun 2020 berupa piagam penghargaan, dan yang telah 5 kali berturut-turut mendapat opini WTP berupa plakat penghargaan dan kami berharap pemberian penghargaan ini dapat memotivasi seluruh Pemda dalam pengelolaan keuangan Negara/ Daerah menjadi lebih baik lagi.
“Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, kami dari jajaran Kementerian Keuangan di daerah senantiasa menjalankan kerja sama yang baik dengan stakeholders,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan lomitmen pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan, kembali berbuah manis dengan adanya penghargaan dari Kementrian Keuangan, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2020 kepada 18 pemerintah daerah di Provinsi Papua.
“Penghargaan ini tentunya menjadi pemacu serta engingat bagi pemerintah daerah, untuk terus mengedepankan kepentingan publik melalui sningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam Tim Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama dengan Bank Indonesia, OJK, DJPb serta BPD Papua,” bebernya.
Diakuiinya, perluasan kanal pembayaran digital, perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, serta mendukung ekosistem digital pada komunitas dan masyarakat Papua dengan penerapan ARIS (Duick Response Code Indonesian Standard) merupakan salah satu komitmen pemerintah Daerah kedepannya.
“Tentunya kami harapkan kedepannya, dapat dibentuk sebuah roadmap sebagai panduan dalam perluasan digitalisasi di Provinsi yang kita cintai bersama. Pengukuhan dari dalam Tim Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ini merupakan tonggak sejarah baru,” tambhanya.
Selain itu, kami juga mengapresiasi cerjasama yang telah terjalin dengan baik antara emerintah daerah dengan Bank Indonesia alam Tim Pengendalian Inflasi Daerah sehingga semua dipercaya untuk meraih penghargaan dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
Proviinsi Papua merupakan yang terbaik untuk Kategori Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Tim Pengendalian Inflasi Kab/Kota Terbaik untuk Kota Jayapura serta Nominasi Tim Pengendalian Inflasi Kab/Kota untuk TPID Merauke dan Keerom.
“Hal ini merupakan bukti kerja keras TPID dalam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua melalui inisiasi program Pengendalian Cepat Menuju Papua Satu Harga atau biasa disebut PACE JUARA,” tambahnya.
