Keerom, – Di tengan pandemi virus corona atau covid-19, Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR Papua melakukan sosialisasi tentang dampak covid-19 kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan RI PNG Kabupaten Keerom, Kampung Kalipan dan Kampung Banda, Distrik Waris, Selasa (2/6).
Selain melakukan sosialisasi dampak covid-19, pimpinan dan anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Tapal Batas ini juga melakukan hearing dialog dengan masyarakat setempat, dan sekaligus memberikan bantuan bahan (Bama) berupa beras, mie instan dan minyak goreng.
Dalam kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I Paskalis Letsoin,SH.,MH Sekertaris Komisi I Feryana Wakerkwa, S.IP dan anggota Komisi I Emus Gwijangge, ST, Las Nirigi, Ferinando Bowoki dan Amos Edoway.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Paskalis Letsoin,SH.,MH mengatakan, tujuan kedatangan pihaknya ke dua kampung di Distrik Waris untuk mencari tahu keadaan masyarakat disana. Terlebih khusus di masa pandemi covid-19 ini.
“Kami Komisi I DPR Papua hari ini ke wilayah perbatasan karena masuk wilayah kerja kami. Dan setelah melihat ada pandemi covid-19, kami ingin mencari tahu bagaimana hidup masyarakat di daerah perbatasan ini. Apakah mereka memang mendapatkan perhatian atau tidak,” kata Paskalis Letsoin saat ditemui wartawan di Arso 2, Kabupaten Keerom usai melaksanakan kegiatan.
Oleh sebab itu, Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat yang ada di daerah perbatasan negara, khususnya warga di Distrik Waris.
Pasalnya, dalam hearing tersebut pihaknya mendapati banyak keluhan warga pasca dilakukannya pembatasan sosial ini.
“Mereka tidak bisa menjual hasil kebun yang berimbas pada ekonomi. Sehingga saya pikir Pemda setempat harus melihat dan memperhatikan mereka. Sebab mereka seperti terisolasi,” tandas Paskalis Letsoin.
Sementara itu, Sekertaris Komisi I DPR Papua, Feryana Wakerkwa berharap semoga pandemi covid-19 ini cepat berlalu. Sehingga aktifitas warga dapat normal kembali dan ekonomi masyarakat tidak merosot.
“Saya harap pemerintah melalui badan perbatasan bisa melihat masyarakat di daerah perbatasan negara. Mengingat wilayah perbatasan negara merupakan wajah Indonesia,” tekannya.
