Jayapura – Biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat beragam dan membantu masyarakat, mulai dari masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas.
Hal ini yang dirasakan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, Desy Iryana Haluk yang saat ini menjadi ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sebagai protokoler di lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP).
Desy mengungkapkan, merasa lega karena BPJS Kesehatan otomatis menanggung anaknya yang ketiga setelah proses melahirkan.
“Saya berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan untuk menanyakan apakah kelahiran dan tanggungan anak saya yang ketiga akan ditanggung. Puji tuhan, setelah konsultasi langsung tadi di pelayanan, bawah BPJS Kesehatan menanggung maksimal tiga orang anak, sehingga saya menjadi sangat lega,” ungkap Desy.
Selain itu, Desy juga mengurus perubahan administrasi lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang awalnya berada di Wamena. Ia mengatakan bahwa proses perubahan tersebut sangat mudah dan cepat karena bisa diurus melalui Aplikasi Mobile JKN.
“Saya juga tadi mengurus pemindahan faskes atau FKTP yang sebelumnya berada di Wamena, karena kebetulan memang saya asli Wamena dan mendapat penempatan di Jayapura. Ternyata, proses pemindahannya sangat mudah dan cepat, cukup melalui Aplikasi Mobile JKN yang tadi dijelaskan oleh petugas BPJS Kesehatan,” ujar Desy.
Desy mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas BPJS Kesehatan Cabang Jayapura yang telah memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tanggap. Ia menyampaikan informasi yang disampaikan mudah dipahami, serta bisa diaplikasikan langsung seperti penggunaan Mobile JKN.
“Pelayanan BPJS Kesehatan sangat informatif dan adaptif. Dengan adanya Aplikasi Mobile JKN sangat membantu saya yang secara jam kerja cukup padat, sangat terbantu. Mobile JKN memudahkan saya untuk melakukan pengurusan administratif secara mobile, sesuai dengan namanya Mobile JKN,” ucap Desy, Senin (9/10/2023).
Selain konsultasi, Desy juga menceritakan pengalaman keluarganya yang pernah menggunakan BPJS Kesehatan. Ia menceritakan pengalaman anaknya yang pernah mengalami kecelakaan dan setelah dilakukan pemeriksaan rontgen oleh dokter, bahwa anaknya dinyatakan patah tulang dibagian lengan.
Akibatnya, Desy diminta oleh dokter untuk menjalani proses operasi patah tulang, dengan dilakukan pemasangan pen.
Dikutip dari Alodokter, pemasangan pen merupakan prosedur bedah yang dilakukan untuk menyatukan dan menjaga posisi tulang yang patah. Tindakan ini dilakukan pada patah tulang yang posisinya tidak stabil, terutama bila digerakan.
Adapun, biaya pasang pen dikutip dari laman ACC One, ditaksir mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp40.000.000 atau lebih, tergantung lokasi dan jenis perawatan yang diberikan.
“Anak saya yang kedua, pada tahun 2018 pernah mengalami kondisi emergency patah tulang di bagian lengan. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata diperlukan tindakan operasi patah tulang dengan pemasangan pen,” jelasnya.
“Ketika saya cek biaya pasang pen ditotal kurang lebih akan meghabiskan sampai dengan 40 juta, namun setelah dikonfirmasi karena saya Peserta JKN, seluruhnya gratis ditanggung BPJS Kesehatan,” ungkap Desy.
Desy menyampaikan kesannya kepada BPJS Kesehatan. Menurutnya, pelayanan yang diberikan, baik dari sisi administrasi maupun pelayanan kesehatan melalui mitra fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan.
Desy mengaku sedari dulu selalu mengandalkan BPJS Kesehatan sebagai perlindungan utama kesehatan keluarganya. Ia bahkan menyebutkan dua anaknya yang lahir sebelumnya, selalu menggunakan BPJS Kesehatan, serta selama berobat tidak pernah mendapatkan perlakukan diskriminatif.
