Jayapura – Stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Papua tetap terjaga yang tercermin dari kinerja
keuangan lembaga jasa keuangan.
“Sektor jasa keuangan menunjukkan performa yang baik sejalan dengan pemulihan ekonomi,” kata
Kepala Otoritas Jasa keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Papua, di Hotel Aston Jayapura, Kamis (15/6/2023).
OJK juga mencatat, total aset perbankan di Papua posisi April 2023 mencapai Rp87,33 triliun yang terdiri dari aset Bank Umum Rp87,03 triliun dan aset BPR Rp308 miliar.
Tercatat jumlah penyaluran kredit bank umum naik sebesar 10,77 persen secar a year on year (yoy) yang sebagian besar masih ditopang dari kredit konsumsi.
“Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya,” jelas Ikhsan
Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar Rp302,38 miliar menjadi Rp1.120 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 1.306 nasabah.
Sementara, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) posisi April sebesar 48,41 triliun mengalami penurunan sebesar 6,81 persen yoy dan 6,12 persen ytd. Risiko kredit juga menunjukkan adanya penurunan dengan rasio NPL perbankan dari 2,93 persen menjadi 2,86 persen yoy.
Fungsi intermediasi posisi April 2023 juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) naik dari 65,36 persen menjadi 75,40 persen. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan kredit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK.
Dari sisi Pasar Modal, pada posisi April 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, hal ini terlihat pada peningkatan jumlah investor Single Investor Identification (SID) di Papua yang mencapai double digit secara yoy sebesar 34,03 persen atau menjadi sebesar 68.823 rekening yang mencakup rekening pada produk pasar modal seperti saham, reksadana dan Surat Berharga Negara (SBN).
“Nilai kepemilikan saham di wilayah Papua mencapai Rp1,046 triliun, tumbuh 5,81 persen yoy dan tumbuh sebesar 3,16 persen year to date. Peningkatan jumlah SID menunjukkan bahwa inklusi pasar modal di wilayah Papua semakin membaik dan masyarakat mulai melihat produk pasar modal sebagai pilihan berinvestasi,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ikhsan mengungkapkan bahwa sejak awal Januari hingga 31 Mei 2023, OJK Papua dan Papua Barat telah menerima 592 permintaan layanan, termasuk 59 pengaduan, 81 pemberian informasi dan 452 pertanyaan.
Sedangkan pemberian layanan infromasi debitur (Ideb) kepada masyarakat sebanyak 305 layanan yang terdiri 252 layanan online dan 54 layanan offline/onsite.
OJK terus berupaya untuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hingga April 2023, telah terbentuk sebanyak 37 TPAKD yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Papua. (Zul/Redaksi)
