Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua sudah mencairkan danah hibah Pilgub Papua 2024 kepada KPU, Bawaslu dan TNI Polri. Demikian disampaikan Pj Gubernur Papua, Ridwa Rumasukun dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Papua. Rabu, 29 Mei 2024 di Hotel Aston Jayapura.
Dikatakannya, tanggungjawab pemerintah untuk mensukseskan Pilkada dengan telah mencairkan anggaran 100 kepada KPU, mengingat tahapan pilkada sudah dimulai sejak bulan April lalu. Untuk itu, Pj Gubernur mengharapkan kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa dapat diminimalisir saat pilkada nanti.
“Saya berharap kepada peserta pemilukada nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga pilkada nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada konflik di tengah-tengah masyarakat, ” ujarnya.
Ditambahkannya, pemerintah juga membutuhkan peran ktif dari para Tokoh Agama, Tokoh Nasyarakat, Tokoh Adat dan semua elemen masyarakat yang ada untuk bersama-sama menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah — kehidupan masyarakat yang sudah tercipta dengan baik, sehingga pemungutan suara dapat berjalan dengan aman, tertib dan nyaman.
Sementara bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kata Rumasukun, tetap menjaga netralitas sebagai seorang ASN ditengah-tengah masyarakat maupun dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
Sementara itu, Dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek langsung daerah yang belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen bagi penyelenggara Pilkada.
“Papua induk sudah 100 persen, data sudah ada, uangnya sudah cair semua, jadi pilkada pasti berjalan aman,” ucap Tito.
Tito mengemukakan bahwa dari total anggaran Pilkada Papua sebesar Rp 155 miliar, telah terealisasi Rp155 miliar untuk KPU. Sementara untuk Bawaslu Rp 51,87 miliar, Polri Rp 30 miliar, dan TNI Rp 19,98 miliar.
Menurut Tito, Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan diselenggarakan di Provinsi Papua dan 9 Kabupate/kota, namun belum semua daerah tercatat telah mencairkan NPHD 100 persen.
Mendagri meminta seluruh kebutuhan terkait pendanaan yang dialokasikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk segera dicairkan.
“Dari sisi anggaran, sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD dan Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh, kepada Pemda yg belum cairkan 100 persen segera dicairkan karena tahapan pilkada sudah berjalan, Kemendagri punya data riil time setiap hari, jadi tidak ada alasan tidak segera ditransfer NPHD nya,” imbuhnya.
