Jayapura, – Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan, konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Intan Jaya saat ini sangat menyita perhatian publik. Itu dikarenakan kasus penembakan yang berturut-turut terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini di dua kabupaten tersebut. Sehingga banyak warga sipil yang tak berdosa jadi korban, termasuk beberapa hamba Tuhan juga jadi korban atas insiden penembakan itu.
“Ini akan menjadi catatan bagi kami. sebab diketahui prosedur SOP penempatan TNI di Papua ini terutama TNI non organik terlihat akan mengancam kehidupan masyarakat sipil di Papua. Sebab dari sejumlah kajadian telah terbukti ada beberapa kali kejadian yang langsung ditembak tanpa ada pendekatan yang lain. Tapi siapa pun pelakunya, harus di proses sesuai hukum yang berlaku. Saya sangat mengutuk pelaku penembakan yang terjadi di Nduga dan Intan Jaya, “kata Namantus Gwijangge kepada Pasific Pos lewat via telepon. Kamis (8/10).
Menurutnya, apapun alasan TNI/Polri, maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), maka wajib hukumnya untuk menjaga keamanan masyarakat sipil.
Apalagi kata Namantus, para korban ini tidak punya apa-apa, mereka hanyalah orang lemah, mereka hanya mencari makan untuk menyambung hidup, tapi yang ada mereka justru jadi korban atas kebrutalan dua kelompok itu, dalam hal ini TNI dan TPNPB.
Lanjut dikatakan, jika saat ini pihaknya tengah berada di Intan Jaya namun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya penembakan dan itu terjadi di depan mata.
“Kami sangat sesalkan dan mengutuk keras pelaku penembakan terhadap seorang pewarta gereja Katolik Stasi Emondi Paroki Bilogai di Intan Jaya.
Saya lihat setelah kelompok TNI/Polri dan kelompok TPNPB saling menyerang di beberapa wilayah di Papua, membuat keamanan dan kenyamanan masyarakat sipil jadi terusik,” imbuhnya.
Setelah melihat kasus penembakan di beberapa wilayah di Papua ini, pihaknya menganggap bahwa semua itu tidak melalui prosedur normal yang ada. Sehingga dari kejadian itu,
Dari kejadian itu, saya dan teman-teman mengambil kesimpulan, bahwa kehadiran pihak keamanan yang diperbantukan dari pusat ini mereka tanpa prosedur SOP yang jelas dalam melakukan tindakan, karena tidak melalui mekanisme aturan dan tidak melalui keamanan yang ada di Papua.
“Saya melihat petuga aparat keamanan yang ditugaskan di Papua, mereka tidak menghargai petugas TNI/Polri yang ada di Papua yang selama ini sudah bertugas dan menjaga keamanan di Papua,”ucapnya.
Kedua lanjut Namantus, petugas yang didatangkan dari luar, sering bertindak dengan sewenang-wenang kemudian mereka langsung ditugaskan di titik-titik tanpa melalui koordinasi pemerintah daerah maupun TNI/Polri yang bertugas di wilayah daerah masing-masing. Baik itu di Intan Jaya, Nduga, Timika dan juga di beberapa wilayah.
Dengan kejadian ini, kata Namantus, di beberapa wilayah seperti Intan Jaya dan Nduga, tidak ada kehidupan masyarakat yang bisa melakukan aktivitasnya secara bebas seperti biasa, sebab masyarakat ada dalam keadaan mencekam dan dibawa tekanan.
“Karena tempat mereka mencari makan seperti berkebun itu dikuasia olen TNI dan TPNPB. Jadi masyarakat hari ini tidak bisa bebas bekerja,”ujar Namantus.
Menurut legislator Papua itu, dalam hukum penyelesaian masalah, masalah itu bisa diselesaikan jika kedua belah pihak yang bertikai itu duduk bersama dan bicara dalam satu meja yang terhormat.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Mentri Koordinator Hukum dan HAM, Mahfud Md untuk tidak hanya sekedar berkoar-koar di pusat, tapi beliau harus punya tim yang solid dan bisa bekerja untuk menyatukan kedua belah pihak yang bertikai ini dan harus bicara dalam satu meja.
“Jadi meskipun kita berbicara dari ujung ke ujung, tetap masalah ini tidak akan pernah selesai. Kalau kedua belah pihak tidak dipertemukan,”tandasnya.
Dengan adanya tim investigasi yang di kirim dari pusat untuk turun ke Intan Jaya, maka sebagai wakil rakyat di Papua akan merekomendasikan agar tim dari pusat tidak hanya datang untuk mengambil data dan menjadikannya hal yang biasa-biasa saja, tapi tim ini harus benar-benar bekerja secara serius dan berusaha untuk menyatukan kedua belah pihak untuk duduk bicara dalam satu meja.
“Jadi harus cari solusi yang lebih sempurnah, lebih menyeluruh dan bisa selesai semua secara akurat. kalau hanya datang kemudian hanya melihat- lihat lalu pergi tanpa ada penyelesaian secara serius dan secara utuh, ya percuma saja, itu sama saja bo’ong,”cetusnya.
Kata Namantus, minimal dari korban satu persatu mulai kita pikirkan untuk harus secepatnya menyelesaikan satu masalah ke masalah yang lain. Maka rakyat Papua akan menilai bahwa benar, Mentri dan pemerintah punya pemikiran yang baik dan serius untuk menyelesaiakan masalah di Papua.
“Tapi kalau kirim tim diatas tim dan tanpa ada solusi penyelesaian yang pasti, maka justru itu akan membuat rakyat Papua sakit hati. Jadi harapan masyarakat di Intan Jaya seperti itu. Dan masyarakat titip pesan kepada juga agar kami sampaikan kepada pemerintah agar tim yang datang ini tidak hanya sekedar datang jalan-jalan dan lihat lalu pergi,”tukasnya.
Apalagi unggkapnya, selama ini belum ada penyelesaian masalah secara serius dan konkrit, tetapi jika mereka mau betul-betul mulai menegakkan hukum dan memikirkan hak-hak dasar orang asli Papua, pasti semua bisa terungkap.
Selain itu, tambah Namantus Gwijangge, dari pihak korban juga meminta, mereka harus dilindungi dengan jaminan hukum yang pasti. Mereka juga mau supaya pengorbanan keluarga mereka benar-benar ditangani secara serius dan segera diselesaikan sehingga pelakunya dapat diproses hukum.
“Intinya, mereka ingin agar tim gabungan investigasi yang dibentuk oleh pemerintah tidak hanya semata-mata mencari pembenaran akan tetapi betul-betul mencari fakta yang akurat tanpa harus di rekayasa,”andas Politisi Partai Perindo ini.
