Jayapura – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua yang berlangsung selama dua hari secara resmi ditutup oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua, Suzana Wanggai, pada Rabu (30/4/2025) sore.
Ketua Panitia Musrenbang RKPD dan Otsus Papua, Verra Wanda, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 235 peserta dari berbagai unsur, dengan pembahasan teknis yang mendalam terkait penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang akan dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2026.
“Hasil diskusi mencakup identifikasi permasalahan pembangunan, penentuan prioritas, hingga penyelarasan program dan kegiatan antara daerah dan prioritas nasional. Termasuk klarifikasi program dari Dana Otsus yang menjadi kewenangan provinsi,” jelas Verra.
Dari 90 usulan sub kegiatan prioritas yang diajukan oleh kabupaten/kota di Papua, sebanyak 50 sub kegiatan direkomendasikan untuk dibahas lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Papua.
Pj Sekda Suzana Wanggai menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 akan dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya dampak nyata dari program-program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
“Musrenbang ini adalah momentum strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar merespons kebutuhan masyarakat. Hasilnya akan menjadi bahan strategis dalam Musrenbang Nasional di Jakarta pada Mei mendatang,” ujarnya.
Senada dengan itu, Plt Kepala Bapperida Provinsi Papua, Jimmy Thesia, menyatakan bahwa arah pembangunan tetap berfokus pada program ‘Papua Sehat’, ‘Papua Cerdas’, dan ‘Papua Produktif’, dengan pendekatan ekonomi inklusif.
“Program prioritas ini akan dimasukkan dalam RKPD dengan fokus pada pengembangan potensi wilayah adat, terutama melalui Blueprint Ekonomi di kawasan Tabi dan Saireri,” katanya.
Lanjutnya, hasil Musrenbang RKPD dan Otsus Papua ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD final serta diusulkan dalam Musrenbang Nasional sebagai bagian dari sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.
