Jayapura – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar menggelar jumpa pers terkait hasil pertemuan MRP se Tanah Papua bersama Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, pada 12 Juni 2024, lalu.
“Menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua terutama Orang Asli Papua yang ada di negerinya, saya Nerlince Wamuar dan beberapa Ketua MRP dari 6 MRP di Tanah Papua pada 12 Juni 2024, kami bertemu dengan bapak Presiden RI di Istana Negara Jakarta,” kata Nerlince Wamuar dalam keterangan persnya kepada sejumlah awak media di Gedung MRP, Kota Jayapura, Rabu, 26 Juni 2024, siang.
Dalam pertemuan dengan Presiden RI itu, Nerlince Wamuar mengungkapkan pertama, MRP meminta kepada Presiden RI untuk mengeluarkan Perpres tentang wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua.
“Itu yang pertama dan yang utama kami minta kepada bapak Presiden,” tegasnya.
Kedua, lanjutnya, MRP meminta kepada Presiden agar kewenangan MRP diperluas. Ketiga, meminta dana untuk MRP dikucurkan lewat APBN, dari Jakarta langsung kepada rekening MRP.
Selain itu, MRP juga meminta kepada Presiden RI bahwa dalam penerimaan Bintara Polri diberikan kuota khusus bagi anak-anak orang asli Papua.
Bahkan, MRP meminta peninjauan kembali pengangkatan honorer CPNS atau ASN yang sudah berlangsung selama 3 tahun, mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 datanya belum diterima Menpan RB.
“Kami telah beraudiensi bersama Menpan RB tapi ternyata data tentang honorer dan pengangkatan CPNS itu tidak diterima oleh Menpan RB hingga saat ini. Berarti selama 3 tahun, para honorer dan CPNS nasibnya tidak ada kepastian. Jadi kami minta pemerintah pusat untuk meninjau kembali dan saya menyampaikan kepada kepala-kepala daerah kabupaten/kota dan gubernur untuk memperhatikan hal ini, sehingga ada kepastian untuk honorer dan CPNS. Untuk itu, kami minta pemerintah pusat melihat nasib ASN di Papua,” tegasnya.
Selain itu, MRP meminta Presiden agar Otsus yang sudah berlangsung selama 20 tahun lebih dan Otsus yang pertama telah berakhir, negara dan pemerintah menyatakan bahwa Otsus berhasil di Tanah Papua, tetapi orang Papua menyatakan bahwa Otsus tidak berhasil.
Untuk itu, pada saat Otsus yang kedua berlangsung ini, untuk negara memperhatikan bahwa dana Otsus yang dikucurkan selama ini kepada provinsi, kabupaten dan kota agar dikucurkan langsung kepada orang asli Papua.
“Apakah bisa bapak Presiden agar dana Otsus yang dikucurkan itu bisa langsung diterima orang Papua yang ada di kampung-kampung. Itu yang kami sampaikan kepada Presiden,”ungkapnya.
Ternyata permintaan dana Otsus agar diterima langsung kepada orang asli Papua, diakui Nerlince Wamuar, direspon positif oleh Presiden.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa bisa. Jadi dana Otsus diturunkan kepada penerima manfaat, contoh BLT yang bisa diterima langsung dan Dana BOS yang bisa diterima langsung oleh sekolah-sekolah. Bisa jadi dana Otsus kita langsung kita kucurkan kepada penerima manfaat,” tukasnya.
“Tapi saat itu bapak Presiden bertanya? Ibu jika gagal bagaimana? Saya sampaikan ijin bapak Presiden, aturan pemerintah yang buat, masyarakat tinggal terima saja. Aturan pemerintah yang tahu dan pemerintah buat aturan seperti BLT, sehingga dana Otsus yang diturunkan langsung kepada masyarakat tidak bermasalah. Dan, itu bapak Presiden tanggapi serius sekali,” timpalnya.
Terkait dengan itu, akhirnya Presiden meminta Mensegnek untuk mencatat dengan baik aspirasi MRP ini dan meminta kepada Mendagri untuk menanggapi aspirasi dari MRP se Tanah Papua terkait Pilkada 2024.
“Tetapi yang kami lihat bahwa negara tidak serius, pemerintah tidak serius. Tetapi kami tahu bahwa Presiden bijaksana. Kami bilang bapak Presiden beberapa lagi bapak Presiden akan turun dari jabatan, dan anak bapak yang menjadi wakil presiden akan melanjutkan pemerintahan, bapak sudah membuat jalan dan 17 kali sudah turun ke Papua, orang Papua bertanya, maksud apa bapak turun ke Papua ini,” katanya.
“Dengan demikian bapak, tinggalkan atau berikan kami hadiah, yang kami minta adalah bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota adalah orang asli Papua. Biarlah itu merupakan hadiah dari bapak presiden untuk orang Papua,” imbuhnya.
Ia pun menghimbau kepada pimpinan-pimpinan partai politik, mungkin partai politik telah melirik calon-calon kepala daerah di semua provinsi di wilayah Papua.
“Mohon untuk diperhatikan seruan dari MRP yang merupakan aspirasi dari masyarakat Papua untuk diperhatikan,” tegasnya.
Istri dari Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo ini menegaskan, jika ketua-ketua parpol melirik bahwa orang Papua tidak pantas untuk diberikan rekomendasi, maka harus lihat Papua dari hati nurani.
“Kami mau menyampaikan bahwa lihatlah kami dengan hati nurani, lihatlah kami dengan mata yang penuh dengan pengasihan bahwa kami sudah tinggal di negeri ini. Semua yang ada di negeri ini, tanah air dan segala isinya, kami telah menikmati, satu ini saja berikanlah kepada kami,” ujarnya.
Sehingga ia pun meminta partai politik untuk tidak meminta mahar yang tinggi, sebab dengan adanya mahar yang tinggi, itu akan berdampak kepada kinerja daripada kepala daerah.
“Itu yang diwanti-wanti oleh pusat bahwa selama ini kepala daerah di Papua, orang Papua asli tapi tingkat korupsi tinggi. Mengapa korupsi tinggi, karena mahar dari partai politik tinggi dan selama proses berjalan sampai pemilihan banyak anggaran yang keluar, sehingga potensi untuk korupsi menjadi kepala daerah itu sangat besar,” tandasnya.
Kndati demikian, ia berharap partai-partai politik untuk tidak memberikan mahar yang tinggi, agar kepala daerah tidak berpikir untuk korupsi.
Dalam kesempatan ini, Ketua MRP Nerlince Wamuar juga mengklarifikasi soal pernyataannya terkait pembangunan istana negara di Papua.
“Satu hal yang kami sampaikan bahwa pertemuan kami dengan presiden itu tertutup, beberapa waktu lalu itu beredar di media masa bahwa saya Nerlince Wamuar menyampaikan tentang Istana Negara. Istana Negara tidak menjadi materi penyampaian kepada presiden, tetapi pertanyaan dari wartawan sehingga kami menjawab,” tuturnya.
“Yang hari ini saya sampaikan kepada khusus OAP yang ada di negeri ini, bahwa istana presiden yang kami minta untuk dibangun di Tanah Papua, kembali lagi saya menyampaikan bahwa bangsa Israel yang ada di timur tengah itu, tetapi Iseael jasmani, tapi saya mau bilang adalah orang Papua itu Israel rohani. Kami percaya bahwa Papua yang kaya ini dan manusianya yang unik, rambat keriting dan kulit hitam ada rencana Tuhan, sehingga permintaan untuk pembangunan istana negara itu adalah hikmat,” pungkasnya.
Untuk itu, Nurlince Wamnuar kembali menegaskan bahwa tugas MRP adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan negara, tetapi tugas rakyat dan orang asli Papua adalah berdoa dan mendukung kerja-kerja MRP.
“Jadi jangan ada caci maki dan hujatan dan ujaran kebencian kepada MRP, yang kami butuh dari rakyat Papua di negeri ini adalah dukungan dalam doa, sehingga kerja-kerja yang berat bisa diselesaikan,” tutup Ketua Majelis Rakyat Papua ini. (Tiara).
