Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi netralitas Aparatur Negara, baik dari sipil maupun TNI/Polri pada Pemilu dan Pilpres 2024.
“Jika menemukan pelanggaran netralitas aparatur negara, laporkan saja, atau kalau perlu viralkan,” tegasnya usai menjadi pembicara pada Forum Rutin Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di hotel Pullman Jakarta, Kamis (23/11).
Moeldoko menegaskan pemerintah sudah memiliki instrumen untuk mengawasi dan memastikan aparatur negara netral dalam kontestasi politik. Yakni melalui berbagai regulasi, baik berupa undang-undang maupun peraturan KPU dan Bawaslu. Tekad kuat pemerintah dalam menjaga netralitas tersebut, menurut dia, harus dibarengi oleh semangat masyarakat untuk mengawasi perilaku para aparatur negara di lapangan.
“Instrumen sudah ada, tekad kuat pemerintah juga ada. Sekarang tinggal bagaimana kesigapan masyarakat untuk melihat perilaku yang berjalan di lapangan seperti apa,” katanya.
Masih kata Moeldoko, selama ini proses demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu sudah berjalan dengan baik. Ia pun berharap jangan sampai proses demokrasi yang sudan semakin matang itu dikalahkan oleh asumsi dan persepsi.
Sebelumnya, Moeldoko juga mendorong pelaku kehumasan pemerintah untuk membangun jembatan komunikasi yang profesional dan netral dengan masyarakat. Hal itu dibutuhkan agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan publik. “Trust ini fondasi kita untuk melayani publik,” ucapnya saat menjadi pembicara pada Forum Rutin Bakohumas.
