Jayapura – Komisi II DPR Papua Membidangi Perekonomian menggelar Rapat Kerja bersama sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Papua yang merupakan mitra kerja Komisi tersebut.
Rapat kerja itu dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF. Nikijuluw, SH MH didampingi Sekretaris Komisi II DPR Papua, Petrus Pigay, serta dihadiri sejumlah Anggota Komisi II diantaranya H.Darwis Massi, Siti Susanti, SE, Jhon NR Gobay, Mustakim, HR, Kope Wenda, Hosea Genongga dan Danton Giban, berlangsung di Hotel FOX Kota Jayapura, Senin 8 Mei 2023.
Usai pimpin rapat kerja, Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF. Nikijuluw ini menjelaskan, jika hari ini pihaknya telah melakukan rapat dengan mitra rumpun ekonomi, untuk memonitoring hasil kerja selama satu triwulan dalam APBD Induk 2023, sehingga pihaknya dapat melihat program mana saja yang sudah turun dan menyentuh masyarakat.
“Namun ternyata, dalam rapat tadi, semua para OPD OPD yang merupakan mitra, kami menyampaikan bahwa program-program yang sudah direncanakan belum berjalan, dikarenakan sampai hari ini mereka belum menerima Surat Penyediaan Dana (SPD). Sehingga program program itu belum bisa berjalan,” ungkap Mega Nikijuluw kepada Wartawan di Hotel FOX Kota Jayapura.
Padahal lanjut Politisi PDI Perjuangan itu, tidak lama lagi pihaknya akan masuk pada APBD Perubahan 2023. Karena sebelum APBD Perubahan, LKPJ-nya itu sudah harus ada untuk APBD 2023.
“Sampai saat ini, tak satupun program berjalan. Padahal kami hari ini mau evaluasi kerja di 1 tri wulan ini, namun belum berjalan,” bebernya.
Untuk itu, tandas Mega, sebagai Komisi II bidang Perekonomiam dan juga sebagai anggota DPR yang fungsinya pengawasan, harus sampaikan kepada mereka bahwa program ini harus jalan, jangan menunggu SPD-nya.
“Mau sampai kapan menunggu SPD itu dikasih turun sementara ini sudah masuk bulan Mei. Dan masyarakat mereka juga tentunya bertanya tanya, pemerintah kerja apa selama ini. Khususnya bidang Ekonomi,” cetusnya.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah agar secepatnya memproses SPD. Sehingga program-program yang sudah disediakan untuk masyarakat dapat berjalan.
“Karena sebelum APBD perubahan LKPJ sudah harus ada,” tegas Nikijuluw.
Oleh karena itu sambungnya, itu harapan pihaknya sebagai Komisi II dalam pertemuan hari ini, pemerintah secepat mungkin bisa memproses secepatnya SPD-nya para OPD tersebut.
“Supaya program program yang memang sudah dipersiapkan untuk menyentuh kepada masyarakat seperti Pertanian dan Peternakan dapat berjalan tahun ini, meskipun programnya kecil dan anggarannya minim tapi semua itu berhubungan dengan masyarakat,” jelasnya.
Padahal kata Mega, dalam rumpun ekonomi program kegiatannya itu langsung menyentuh masyarakat, hanya saja tidak berjalan lantaran nilanya sangat minim sekali.
“Makanya dibutuhkan kebijakan anggaran dari pemerintah untuk mendukung rumpun ekonomi dalam menggerakan ekonomi masyarakat,” tegas Mega Nikijuluw.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Papua, Jhon NR Gobai menambahkan, yang jelas orang Papua ini tidak makan jalan dan jembatan. Jadi kalau kita bicara visi “Papua bangkit”, maka Ekonomi itu yang harus kita bangkitkan.
“Agar orang mandiri dan sejahtera di negerinya sendiri. Tetapi kelihatannya politik anggaran kita masih jauh dari harapan mewujudkan kebangkitan itu,” tandas Jhon Gobai.
Apalagi kata Gobai, sampai hari ini mitra kita (Komisi II) rumpun ekonomi tidak memiliki grand desain yang riil, yang betul-betul membangkitkan itu tidak ada. Yang ada hanya ego sektoral. Kalau grand desain ideal sudah terlalu banyak.
“Kalau grand desain ideal sudah terlalu banyak dan semua pintar bicara, tapi grand desain yang konkrit yang betul betul membangkitkan itu tidak ada. Kita tidak memiliki sebuah grand desain yang merupakan hasil dari kolaborasi dari berbagai OPD. Baik OPD Pertanian, OPD Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, maupun OPD Perindustrian dan Perhubungan serta OPD Pemberdayaan Masyarakat Kampung juga BUMD, itu tidak ada kalau kita tidak berkolaborasi. Kita terlalu ego sektoral. Satu kerja kopi semua mau kerja kopi, sebaliknya satu kerja sagu semua mau kerja sagu.Tidak bisa kayak begitu kalau mau berhasil, makanya harus ada grand desain pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan ini harus dipimpin oleh Asisten II Provinsi Papua,” tandas Jhon Gobai.
Menurutnya, Asiaten II itu harus aktif untuk mengkoordinir ini semua. “Jadi kita harus membuat sesuatu yang luat biasa, bukan yang biasa biasa saja,” ujar Gobai.
Apalagi sambungnya, aset pasar ada ditengah kota, itu sebuah nilai plus yang kalau bisa di desainnya sebaik mungkin.
“Yang kita harus pikirkan sekarang adalah, bagaimana petani ini tiba dapat uang dan pulang. Selanjutnya Pemerintah urus pasarnya mau bawa kemana. Itu yang dipikir, baru petani bisa sejahtera, karena petani pegang uang. Bukan petani duduk dari pagi sampai malam tapi pulang tidak sesuai harapan karena dagangannya tidak laku. Jadi sekali lagi haru ada grand desain yang luar biasa,” tekan Jhon Gobai yang juga merupakan Ketua Kelompok Khusus DPR Papua. (Tiara).
