Jakarta – Tata kelola niaga komoditas kratom di Indonesia masih belum berjalan maskimal. Padahal tanaman yang memiliki nama latin Mitragyna Speciosa itu memiliki nilai ekonomi luar biasa, yang bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat. Kantor Staf Presiden pun mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalakukan penelitian tentang Kratom, agar bisa menjadi landasan dalam menentukan kebijakan tata kelola niaganya.
Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, mengatakan saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyelesaikan penelitian tentang tanaman kratom. Mulai dari aspek kandungannya, ekologis, hingga sosial ekonomi. Nantinya hasil penelitian tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan tentang tata kelola niaga kratom.
“Dengan riset dari BRIN ini nantinya kita punya kepastian posisi kratom ada di mana, sehingga nantinya kita bisa menentukan kebijakan soal tata niaga kratom,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, usai menerima kedatangan BRIN, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (3/8).
Menurut Moeldoko, saat ini tata kelola niaga kratom tidak berjalan dengan maksimal karena belum ada kejelasan tentang posisi kratom. Baik dari sisi kandungan, ekologis, maupun sosial ekonominya. Untuk itu, Ia menekankan perlunya BRIN melakukan penelitian secara menyeluruh, termasuk memitigasi dampak negatif dari tanaman yang memiliki nama latin Mitragyna Speciosa itu.
“Setelah riset menyeluruh ini dilakukan dan diketahui hasilnya, kita (KSP) akan lakukan pembahasan bersama dengan berbagai pihak termasuk Kemenkes, BPOM, BNN dan lainnya untuk merumuskan posisi kratom, sehingga bisa segera dilaporkan ke Presiden,” terang Moeldoko.
“Negara punya tanggung jawab yang tinggi atas keberlangsungan nasib petani kratom di Kalimantan Barat,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini kembali menegaskan, komoditas kratom memiliki poetnsi ekonomi luar biasa. Komoditas kratom Indonesia sangat dibutuhkan oleh 15 juta warga Amerika Serikat. Untuk itu, lanjut dia, sudah menjadi kewajiban negara untuk memikirkan nasib petani kratom, terutama di Kalimantan Barat.
Seperti diketahui, kedatangan BRIN ke Kantor Staf Presiden untuk melaporkan perkembangan penelitian tentang Kratom. Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN, Dr. Mego Pinandito, menyampaikan, penelitian dilakukan secara menyeluruh, dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat.
Saat ditanya kapan target penelitian tentang kratom bisa dirilis, Mego Pinandito menyebut secepatnya. “Agar bisa segera menjadi landasan untuk membuat regulasi tentang kratom,” ucapnya.
