JAYAPURA – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Provinsi Papua akan dipercepat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bansos presiden di Papua tidak bisa melalui Bank.
“Penyaluran bansos di Papua unik dan banyak problem, tidak bisa melalui bank, saya sudah perintahkan untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia,” tegas Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan persnya di Jayapura, Selasa, 24 November 2020.
Menurutnya, penyaluran bantuan bansos dari pusat di Papua belum tersalurkan 100 persen kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan. Hal itu diketahui akibat terkendala akses dan transportasi.
Menurut progres salur Program Bansos regular per 5 Juli 2020 khususnya Program Sembako untuk alokasi Juni di Prov Papua Barat baru mencapai 50,7 persen dan 42,5 persen untuk Prov Papua.
Sementara bansos nonreguler, Bantuan Sosial Tunai (BST) per-5 Juli 2020, tahap 1 di Provinsi Papua Barat mencapai 57,8 persen, tahap 2 (57,8 persen), dan tahap 3 (23,1 persen). Sedangkan di Provinsi Papua untuk tahap 1 baru mencapai 43,1persen, tahap 2 (42,4 persen), dan tahap 3 (20,1 persen).
“Untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten/kota yang tidak dijangkau, sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah. Begitu pula saat salur BST ada daerah yang lambat salur karena aksesnya sulit. Mekanisme salur bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat,” tutur Muhadjir.
Kendati demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat mengapresiasi kerja keras dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Tim GT Provinsi/Kabupaten/Kota, dan TNI/Polri. Utamanya terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melibatkan seluruh elemen termasuk masyarakat awam.
Muhadjir mengakui masalah paling mendasar yang umum terjadi di seluruh wilayah yaitu ketidakdisiplinan masyarakat sehingga penyebaran Covid-19 sulit dikendalikan.
Ia pun meminta para pimpinan daerah, baik Wali Kota, Bupati, maupun Gubernur untuk dapat menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak.
“Yang paling penting pakai masker karena berdasarkan penelitian 60 persen mengurangi potensi penularan. Kemudian social distancing harus dijalankan karena itu merupakan standar minimum yang harus dipenuhi,” jelasnya.
