JAYAPURA — Melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Beberapa infrastruktur yang ditinjau Menko PMK adalah RSUD Ramela Muara Tami dan Rumah Susun (Rusun) untuk atlet PON XX 2021 yang akan diselenggarakan di Papua.
Mengawali kunjungannya, Menko PMK meninjau RSUD Ramela Muara Tami, Jayapura. Diketahui RSUD tersebut belum lama diresmikan oleh Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano. Rencananya RSUD Ramela yang siap beroperasi ini akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan dan rumah sakit penyakit tropis seperti AIDS, TB, malaria, dan kusta.
Hal ini mengingat angka penyakit tersebut masih tinggi dan terbesar di wilayah Pasifik, Nantinya pelayanan RSUD Ramela tidak hanya melayani pasien dari Indonesia, tetapi negara tetangga seperti Papua Nugini juga bisa berobat ke rumah sakit ini karena dekat dengan perbatasan.
Menko PMK mengatakan, nantinya di RSUD ini akan diperkuat pelayanannya oleh pemerintah pusat dan daerah waktu dekat ini akan ditambahkan fasilitas alat mesin PCR untuk memperkuat penanganan Covid-19 di wilayah kota Papua dan sekitarnya.
“Saya sudah minta dibangun laboratorium BSL-2. Sehingga jika nanti sudah siap saya akan mintakan ke BNPB untuk membantu mesin PCR sehingga dengan hal tersebut dapat memperkuat penanganan Covid-19,” ujarnya usai berkunjung ke RSUD Ramela Muara Tami.
Kemudian, Menko Muhadjir berkunjung ke Rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk para atlet PON, di kawasan Universitas Ottow Geisler, Jayapura. Di sana, dia melihat berbagai fasilitas yang ada, seperti ruang tempat tidur, kamar mandi, dan toilet.
Muhadjir mengatakan, pembangunan fasilitas untuk PON seperti rusun ini jangan sampai sia-sia setelah usai pelaksanaannya. Karena itu, dia meminta agar pihak pengelola rusun telah memastikan strategisnya lokasi dan dapat dijangkau dengan mudah agar bisa dimanfaatkan dengan baik.
“Jangan sampai sarana prasarana yang dibangun melalui APBN itu kemudian mubazir setelah PON tidak terurus dan tidak termanfaatkan dengan baik,” tuturnya.
Selain itu, Menko PMK juga meminta agar pihak pengelola telah memikirkan pemanfaatan rusun setelah usai pelaksanaan PON, serta telah menunjuk siapa yang akan menjadi penanggung jawab yang memanfaatkan dan merawat.
“Soal itu masih menjadi aset pemerintah itu tidak masalah yang penting betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Pada suatu saat bisa saja kita (pemerintah) hibahkan,” tandas Muhadjir.
