Jayapura – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan 10 titik lokasi untuk kawasan transmigrasi di Papua, antara lain di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke.
Lokasi tersebut akan direvitalisasi agar bisa menampung dan membina para transmigran lokal. Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah tidak akan melakukan perpindahan penduduk dari wilayah padat penduduk di luar Papua. Sejumlah tokoh adat menyatakan mendukung kebijakan tersebut.
Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera atau ASBS salah satu pilar Dewan Adat Suku Sentani, Jhon Mauridz Suebu menyebut, program tersebut akan membuka peluang kerja yang berimbas pada menurunnya angka pengangguran.
Kendati demikian, dalam menjalankan program tersebut, dirinya meminta pemerintah memprioritaskan warga lokal.
“Pemerintah mengatur secara baik melalui regulasi yang memprioritaskan warga asli Papua yang juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya,” kata Jhon saat memberikan keterangan pers, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (20/12/2024).
Senada dengan Jhon, Abhu Afa atau Wakil Kepala Suku Adat Sentani yang juga Akademisi, Iknatius Pangkatana menyambut baik program tersebut.
Menurutnya, transmigrasi bukanlah program baru, namun telah ada sejak beberapa tahun silam di beberapa daerah termasuk di Papua dan sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu, dirinya menyatakan mendukung program tersebut lantaran menilai dapat membantu memajukan daerah.
“Akan terjadi pemerataan penduduk yang nantinya mengelola kekayaan sumber daya alam kita,” ucap Iknatius sembari menyampaikan ketika menjalankan program tersebut, pemerintah jangan sampai mengabaikan hak masyarakat lokal.
Saat memberikan keterangan pers, keduanya didampingi Kepala Peradilan Dewan Adat Sentani, Yakob Fiobetauw, Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Suku Sentani, Seppy Ibo dan Ayub Epa selaku Kepala Suku Heram Ayapo.
