Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tidak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah yang daerahnya akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) segera mencairkan anggaran pemilihan, baik untuk KPUD, Bawaslu daerah dan untuk pengamanan.
Karena masih ada beberapa daerah yang belum secara penuh mencairkan anggaran. Seperti saat hadir memberi arahan dalam acara di Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, Mendagri kembali mengingatkan soal pencairan anggaran pilkada yang harus segera dicairkan semuanya.
“Kita ingin agar KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, ini tiga komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi ini bisa betul-betul gerakannya maksimal. Untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran. Dengan biaya. Oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera di penuhi. Terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah. NPHD-nya segera cairkan,” katanya.
Karenanya, Mendagri menekankan paling lambat Senin pekan depan, anggaran Pilkada yang telah tertuang dalam NPHD harus dicairkan 100 persen. Untuk Papua sendiri, pencairan anggaran yang sudah cukup lumayan baik hanya satu daerah, yakni di Kabupaten Merauke.
“Di sini yang tinggi 90 persen ke atas atau 90 persen untuk KPU maupun Bawaslu maupun pengamanan, hanya satu yaitu Kabupaten Merauke. Artinya KPU dan Bawaslunya tidak ada alasan ini tidak bisa kerja,” katanya.
Sementara daerah lain, seperti Yahukimo, kata Mendagri, pencairan anggarannya belum optimal. Misalnya untuk Bawaslu setempat baru dicairkan 45 persen. Sementara untuk pengamanan, nol persen. Sementara yang lumayan tinggi adalah Supiori dan Boven Digul. Namun daerah lain seperti Keerom dan Waropen, masih agak memprihatinkan.
“Mudah mudahan data saya salah, tolong dipenuhi. Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Yang memang perlu jadi perhatian kita adalah yang di Keerom, karena kalau dibayarkan semua dia akan minus 1, 4 milyar. Ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk Keerom, syukur kalau nanti dari Pemprov membantu 1, 2 milyar lumayan. Kemudian ini juga agak rawan, Yahukimo, kalau dibayarkan saldonya ada 50 milyar. Dia masih kekurangan 22 milyar lebih. Kalau kita paksa gajinya tidak bisa dibayar. Okelah kita bertahap. Saya juga nanti sampaikan kepada Dirjen Bina Keuda, khusus untuk Yahukimo ini kalau bisa kita dorong tambahan dari pusat dari APBN. Anggaran-anggaran ini segera cairkan, segera dicairkan, kecuali tadi Keerom dan Yahukimo, yang lainnya segera dicairkan kepada KPU dan Bawaslu supaya betul-betul bisa jalan,” kata Mendagri panjang lebar.
