Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah tanah Papua segera mencairkan anggaran untuk Pilkada 2024. Tito masih ada pemda yang belum mencairkan dana tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasikesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Wilayah Papua, di Kota Jayapura, 29 Mei 2024.
Tito menjelaskan, bantuan dana hibah untuk KPUD dari 32 pemda se wilayah Papua masih ada 12 pemda yang baru terealiasai anggarannya sebesar 40 persen. Dimana, dari jumlah anggaran NPHD untuk KPU sebesar Rp 2.72 tirliun yang tealisasi sebesar Rp 2 triliun.
Sementara untuk Bawaslu, kata Tito, NPHD yang telah ditandatangani sebesar Rp 884 milyar. Yang terealisasi Rp 455 milyar. Jadi, sudah ada 29 Pemda telah realisasi 100 persen, 3 Pemda belum realisasi dan 15 pemda baru terealisasi 40 persen,” ujarnya.
Oleh karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah (pemda) di wilayah Papua segera penuhi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dia menegaskan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
“Dari tahun 2022 kami sudah menerbitkan surat edaran, semua daerah agar mempersiapkan koordinasi dengan KPUD, Bawaslu Daerah, Polri, TNI, jajaran untuk menyiapkan pembiayaan,” ujar Tito
Tito menjelaskan pembiayaan pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang realisasinya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yakni sebesar 40 persen bersumber dari APBD 2023 dan tahap kedua 60 persen dari APBD 2024.
Tito menambahkan, anggaran untuk pihak Polri sesuai NPHD untuk wilayah tanah Papua sebesar Rp. 23.70 milyar, yang telah realisasi Rp. 18,83 milyar.
Adapun untuk pihak TNI alokasi anggaran NPHD sebesar Rp. 22.20 milyar dan telah realisasi Rp. 21,01 milyar. Tito menjelaskan dukungan anggaran kepada pihak keamanan dibutuhkan mengingat upaya menjaga keamanan perlu dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara.
“Bukan pada saat hari H, mulai penggalangan dari awal untuk cipta kondisi perlu biaya semua, ini artinya mulai dari sekarang (realisasi anggarannya),” ujarnya.
Diketahui, Rakor tersebut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto narasumber lainnya dari KPU RI, Bawaslu RI, Polri, dan TNI.
