Jayapura – Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serius melakukan evaluasi dan memonitor secara langsung persiapan Pilkada di Papua mulai dari sosialisasi protokol kesehatan sampai dengan dana NPHD yang harus segera dicairkan.
Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat (10/07/2020), diikuti oleh Ketua KPU Papua, Bawaslu, Kapolres dan para bupati 11 kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2020.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa masyarakat Papua sudah harus belajar beradaptasi dalam semua sektor kehidupan dengan situasi seperti ini. Jalan satu-satunya ialah dengan mematuhi protokol kesehatan.
“Nah jangan kembali ke kehidupan baru tanpa sosialisasi, tanpa protokol,” imbuh dia.
Selain kehidupan sosial, masyarakat juga perlu menyadari bahwa pandemik Covid-19 ini juga menyerang keberlangsungan ekonomi dan sirkulasi dunia politik dunia khususnya Indonesia terutama menjelang Pilkada serentak tahun ini. Sehingga, hal-hal yang perlu di utamakan ialah mengikuti protokol kesehatan mulai dari pihak penyelenggara, pengawas bahkan pemilih pada saat melakukan pemungutan suara nantinya.
“Wajib menyiapkan untuk mencuci tangan pada saat pemilihan nanti dengan menggunakan sabun. Ada tempat cuci tangan dengan sabun, yang lain menggunakan handsanitizer. Wajib mengantongi handsanitizer, pakai masker, penggunaan cuci tangan dengan sabun, alkohol, klorin,” terangya.
Adapun aturan-aturan berkampanye untuk Pilkada serentak di new normal ini sudah tidak boleh lagi adanya kerumunan sosial. Kampanye juga hanya dimaksimalkan sebanyak 50 orang dalam jaga jarak. Serta tidak diperbolehkan melakukan konvoi. Hal ini menurut Mendagri akan mendorong gagasan baru dan ide-ide kreatif dari para calon peserta maupun pendukungnya.
“Kerumunan sosial tidak boleh terjadi, kerumunan massa. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya membawa ramai-ramai, rombongan konvoi, No. Tidak boleh ada konvoi pada saat pendaftaran. Dibatasi hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya terbatas sementara yang lain virtual,” jelasnya.
Kemudian, Mendagri sekali lagi mengingatkan anggaran-anggaran yang belum terselesaikan seperti dana NPHD yang diharapkan agar segera dicairkan.
Menurut dari catatan Kemendagri hingga saat ini NPHD yang sudah dicairkan oleh Papua sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar. Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD.
“Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, pegunungan Bintan, Waropen, Nabire dan Memaberamo Jaya. Kalau dibayarkan transfer KPU dan Bawaslu pengamanan masih ruang fiskal gaji dibayarkan masih ada duit sisa dikasnya itu lumayan. Bahkan ini dibayar semua masih aman, Bovel Digul masih aman, Merauke masih aman,” pungkasnya.
