Jayapura – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis profil kemiskinan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024 pada Rabu, 15 Januari 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan mencapai 29,66 persen.
“Angka ini berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk di provinsi tersebut, sekitar 29 hingga 30
orang merupakan penduduk miskin. Sedangkan dari sisi jumlah, penduduk miskin di Provinsi Papua Pegunungan pada September 2024 sebesar 331,12 ribu orang,” kata Adriana Carolina Helena selaku Kepala BPS Provinsi Papua melansir laman bpspapua.go.id, Sabtu (18/1/2025).
Kendati mengalami penurunan secara persentase atau 3,31 persen dibandingkan Maret 2024, namun jumlah penduduk miskin di Papua Pegunungan masih tertinggi secara nasional. “Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 331,12 ribu orang, menurun 34,31 ribu orang terhadap Maret 2024,” jelasnya.
“Provinsi Papua Pegunungan merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, jauh diatas angka persentase penduduk miskin Nasional yang sebesar 8,57 persen,” ucap Adriana.
Sementara itu, penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bali dengan persentase sebesar 3,80 persen, disusul Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta, dengan persentase penduduk miskin masing-masing sebesar 4,02 persen dan 4,14 persen.
Secara nasional, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,05 juta orang.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut
garis kemiskinan.
Sumber data Kemiskinan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilakukan
BPS setahun dua kali, yaitu pada Maret (Triwulan 1) dan September (Triwulan
3).
