Timika – Manajemen PT Freeport Indonesia diminta tidak menjadikan demo karyawan sebagai sebuah alasan untuk memutus hubungan kerja (PHK) Karyawan yang ikut dalam demo.
“Saya meminta kepada PT Freeport, jangan lagi menjadikan demo karyawan ini dipakai sebagai pintu masuk untuk mem PHK kan karyawan,” kata Sekertaris Komisi C DPRD Mimika Saleh saat ditemui diruang kerjanya dikantor DPRD Mimika, Jumat (28/8).
Politisi partai Hanura itu menjelaskan, karyawan melaksanakan aksi demo selama beberapa hari tentunya aktifitas pertambangan tidak berjalan, tentunya merugikan dari sisi keuntungan.
Namun aksi demo tersebut, menurutnya sebagai salah satu cara agar keresahan, uneg-uneg yang selama ini mereka alami bisa tersampaikan kepada pihak manajemen, sehingga ada solusi yang bisa diambil oleh pihak manajemen.
“Mereka tidak kerja berhari-hari inikan merugikan perusahaan, karena keadaan terpaksa mereka demo, karena kalau mereka tidak demo tidak mungkin apa yang ada dihati mereka bisa diketahui oleh manajemen,” jelasnya.
Karyawan freeport itu mereka setiap hari tidak kerja di kantor jadi pegang pena dan kertas, tapi mereka kerja dengan alat tidak bisa sampaikan sesuatu kepada manajemen, dan mungkin salah satu cara untuk menyampaikan keluhan mereka melalui cara demo seperti ini.
Ia mengakui, demo yang dilakukan tidak tahu apakah diatur didalam PKB atau tidak, namun selaku komisi yang membidangi ketenagakerjaan meminta kepada pihak manajemen untuk tidak mem PHK karyawan, cukup diberikan peringatan.
Karena, belajar dari aksi demo-demo sebelumnya, ada karyawan yang sampai di PHK, dan hal tersebut berdampak pada keluarga, untuk itu pihak Freeport bisa mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan.
“Tapi secara aturan demo itu bertentangan dengan aturan tapi kalau bisa hanya diberikan peringatan saja jangan mem PHK kan karyawan,” harapnya. (JND)
