Ini Bukti Pemerintah Tidak Serius Terhadap SDM Nduga
Jayapura – Tujuan untuk hadirkan Pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan demi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan kontitusi Negara Indonesia dalam alinea ke empat, tampaknya tidak sesuai amanat Pancasila dalam alinea tersebut.
Hal tersebut menjadi sorotan bagi mahasiswa Magister studi Pembangunan yang merupakan anak asli Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan yang juga bekerja sebagai aktivis pendidikan untuk Nduga, Narik Yimin Tabuni, S. Hub Int.
Terkait dengan hal itu, Narik Yimin Tabuni menuding Pemerintah Kabupaten Nduga tidak serius dalam menangani kebutuhan mahasiswa asal Nduga dan juga dalam membangun Sumber Daya Manusia Nduga.
Bahkan ungkap Narik Yimin Tabuni, salah satu masalah serius adalah pemerintah dengan sengaja mengalihkan sistem bantuan Studi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga ke Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan.
“Ini tidak logis dan keliru. Pertanyaannya apa kerja nya Dinas Pendidikan dan Dinas BPSDM?,” kata Narik Yimin Tabuni dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Jumat 13 September 2024, malam.
Dikatakan, sejauh ini sebenarnya Mahasiswa Nduga itu paham. Sejauh mana pentingnya Sumber Daya Manusia Nduga. Meski mahasiswa Nduga itu berbeda, hanya saja pemerintah dengan sendirinya telah membunuh masa depan generasi dengan sistem yang Korup dan tidak memberikan kesempatan kepada generasi Nduga.
“Salah satu problem serius, yakni bantuan tahun ini mahasiswa kembalikan dana bantuan pendidikan itu kepada Pemerintah. Pasalnya dalam Post Dana Pendidikan yang di Indonesia, awalnya Pemerintah menyatakan Rp.11 milliar. Tapi dalam realisasinya hanya Rp.2 miliar saja yang diberikan, itu pun terbagi menjadi dana Pemondokan ( Kontrakan ) dan Bantuan Pendidikan,”bebernya.
Padahal ungkap Yimin Tabuni, dana Sebesar Rp.11 milliar ini hanya Khusus untuk mahasiswa Nduga di Indonesia, sementara untuk mahasiswa Nduga di Luar Negeri, itu 10.Miliar, Namun kami tidak tahu, dana tersebut direaliasikan atau hilang.
“Setiap mahasiswa mendapatkan dana bantuan itu. Mahasiswa D3 Rp 700.000, S1 Studi berjalan Rp 1.600.000, S1, tugas akhir Rp 2.100.000, S2 Studi berjalan Rp 2.700.000 dan S2, studi akhir 3.100.000. sementara untuk pelajar tidak ada. Maka sebagai bentuk protes mahasiswa Nduga kembalikan seluruh Dana Pendidikan kepada Pemerintah Nduga,”ungkapnya.
Menurutnya, ini bagian dari satu masalah serius yang sebenarnya Pemerintah Nduga harus berpikir secara bijak dan berterima kasih kepada Mahasiswa Nduga.
“Jadi, ini sebuah teguran keras, yang harus pemerintah berpikir pola penanganan yang serius bagi SDM Nduga. Pemerintah harus bicara program yang serius secara jangka panjang,” tandasnya.
Namun tandas Nirik Yimin Tabuni, setelah semua dana di kembalikan, malah ‘tidak ada respon serius dari Pemerintah dalam menyikapi tuntutan mahasiswa.
“Semua ketua-ketua hingga hari ini masih di Keneyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga. Saya harap ini menjadi teguran keras bagi pemerintah dan kami yang peduli dengan Sumber Daya Manusia Nduga,” tandas Yimin Tabuni.
Sementara untuk urusan pembangunan di Kabupaten Nduga lanjutnya, itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah setempat, sebagaimana yang tertuang dalam UU. No.06 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Provinsi Papua, pada Bab III, Pasal 1 dan 2 yang menyatakan ” Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nduga se Daerah Kabupaten Nduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi; Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan lain sebagainya”.
Namun tekannya, sejauh ini Pemerintah Sendiri Tidak punya skala prioritas dalam pembangunan, baik kesehatan, Insfratruktur dan juga Pendidikan.
“Saya melihat Pemerintah dengan sengaja mengabaikan, membunuh Sumber Daya Manusia (SDM) Nduga dengan sistem mafia lokal. Hal ini dikarenakan, sejak Bupati carateker Pertama, Bupati periode ke-1, ke-2, hingga empat kali Penjabat yang menjabat sebagai Bupati Nduga tidak ada terobosan baru dalam pola penangangan pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menyebut, kalau pemerintah dengan sengaja menciptakan satu ruang ketergantuan, bahkan tidak ingin anak-anak Nduga mendapatkan kualitas pendidikan yang layak.
“Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Saya berharap pemerintah harus serius dalam membangun Sumber Daya Manusia Nduga. Jangan alasan dengah konflik yang berkepanjangan,”tegasnya.
Apalafi, sejauh ini IPM Nduga juga masih tergolong sangat rendah, 0,35. Angka Partisipasi Pendidikan ( APS ) dengan Indikator APM dan APK sangat minim. Angkat buta aksara, melek huruf sangat tinggi.
Berdasarkan laporan BPS provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, Sarana dan Prasarana pendidikan yang tersedia di 31 Distrik ( Kecamatan), 248 Kampung, terdapat 31 Unit Sekolah Dasar, 7 Unit SMP, 2 Unit SMA dan 1 Unit SMK.
“Dari sejumlah sarana yang tersedia berdasarkan laporan BPS Provinsi Papua Pegunungan, sebenarnya tidak beroperasi, semua lumpuh akibat Sistem Pemerintahan yang kurang baik ( Good Governance), Konflik Horizontal dan Vertikal dan juga Ketikdakseriusan orang tua terhadap Masa depan Nduga,”ungkap Narik Yimin Tabuni.
Ia pun menambahkan, kalau sebenarnya mahasiswa Nduga itu paham, sejauh mana pentingnya Sumber Daya Manusia Nduga. Mahasiswa Nduga itu berbeda.
“Hanya saja, pemerintah dengan sendirinya membunuh masa depan generasi dengan sistem yang korup dan tidak memberikan kesempatan kepada Generasi Nduga,” pungkasnya. (Tiara).
