Jayapura, – Guna menindaklanjuti demo yang dilakukan beberapa hari lalu, mahasiswa Meepago yang ada di Kota Jayapura kembali mendatangi DPR Papua, Senin (13/7), untuk meminta agar Asosiasi Bupati Meepago membuka akses transportasi udara dan laut di Kabupaten Nabire.
Puluhan mahasiswa itu ditemui langsung Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau, ST didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Alfred F Anouw, SIP dan Apeniel Sani di ruang rapat Komisi IV DPR Papua.
Koordinator Lapangan Mahasiswa Meepago, Yulius Takimai mengakui pihaknya menindaklanjuti demo beberapa hari lalu, untuk mendesak agar Asosiasi Bupati Meepago membuka akses penerbangan dan laut.
“Jadi kami meminta DPR Papua untuk mendesak Asosiasi Bupati Meepago untuk membuka akses transportasi udara dan laut di Nabire,” tegas Yulius Takimai.
Apalagi saat ini kata Yulius Takimai, ada ratusan warga Meepago yang terlockdown di Kota Jayapura sejak adanya pandemic virus Corona atau Covid-19, agar segera dipulangkan.
Selain itu juga kata Yulius Takimai, ada lulusan SMA/SMK yang akan mendaftar atau melanjutkan ke perguruan tinggi di Kota Jayapura atau luar Nabire.
“Termasuk melanjutkan pendidikan di Meepago untuk segera dipulangkan, juga termasuk orang tua yang terkena lockdown di Kota Jayapura agar dipulangkan,” ungkapnya.
Diakui, jika pihaknya juga sudah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan ke DPR Papua, namun kendalanya adalah Pemkab Nabire yang belum membuka akses transportasi udara dan laut, karena Nabire merupakan pintu masuk ke Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Paniai hingga Intan Jaya.
“Tapi kami harap Pemkab Nabire buka akses penerbangan dan pelabuhan, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Maka dari itu, bagaimana cara menyelamatkan adek-adek kita yang mau melanjutkan pendidikannya maupun orang tua yang waktu itu datang menghadiri wisuda di Jayapura, namun tidak bisa pulang hingga sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, dalam menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau, ST mengakui, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati di wilayah Meepago untuk membuka akses transportasi udara dan pelabuhan.
“Mereka setuju untuk membuka akses itu, hanya saja untuk Kabupaten Nabire masalah kapal, ini memang mereka sudah komunikasi petugas di pelabuhan, namun memang sementara mereka tidak bisa terima, sehingga mereka hanya buka akses penerbangan Wings Air seminggu dua kali,” kata Thomas Sondegau, usai pertemuan.
Namun kata Thomas Sondegau, pihaknya akan terus berkomunikasi agar maskapai Garuda Indonesia bisa beroperasi dari dan ke Nabire, sehingga mahasiswa dan masyarakat bisa kembali atau keluar ke Nabire, termasuk ke Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya.
Untuk itu, pihaknya berharap Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire supaya buka akses penerbangan maupun kapal agar dapat masuk ke Nabire.
“Tapi kami juga hargai apa yang diputuskan Asosiasi Bupati Meepago, karena ini untuk menyelamatkan banyak orang. Kita tidak bisa katakan, ini kepentingan politik dan lainnya, tapi ini untuk keselamataan orang banyak,” jelasnya.
Bahkan, Thomas Sondegau mengakui jika DPR Papua akan mendorong agar masyarakat dari Meepago yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura untuk mengikuti rapid tes secara gratis.
Sebab, banyak warga Meepago yang terjebak ‘lockdown’ ketika menghadiri wisuda anaknya di Kota Jayapura, sehingga tinggal di Jayapura hampir 6 bulan.
“Kami berterima kasih kepada Pemprov Papua, masyarakat Saireri sudah dipulangkan. Sekarang saatnya harus membantu melihat mahasiswa dan masyarakat Meepago di Jayapura untuk kembali ke daerah asalnya,” terangnya.
Selaun itu, Thomas Sondegau meminta agar Pelabuhan Nabire dibuka sehingga masyarakat dapat pulang dengan menggunakan kapal laut, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Ya, kami harap diberi kelonggaran agar masyarakat bisa pulang,”harapnya.
Sementara itu, Anggota DPR Papua, Apeniel Sani menambahkan, jika wabah Covid-19 itu, tidak bisa dianggap remeh.
“Tapi kita punya keinginan agar semua berjalan dengan aman dan semua aktivitas bisa berjalan. Namun, kita tetap hargai dan hormati kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat juga,”tandasnya.
Selain itu, kata Apeniel Sani, sesuai aspirasi yang disampaikan, semua komponen harus menghormati tahapan yang ada, terutama protokol kesehatan untuk ditaati.
“Ya, yang pertama diselamatkan adalah 500 ribu lebih masyarakat di Meepago, sehingga kita tidak bisa menganggap remeh, tetap dengan tenang dan mentaati aturan agar tidak mengorbankan yang lain,” ujarnya.
Namun ia berharap masyarakat Meepago yang pulang ke Nabire, kemudian melanjutkan ke Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya harus pulang dalam keadaan sehat.
Apeniel Sani berharap Asosiasi Bupati Meepago memberikan sosialisasi secara terbuka, misalnya jika mereka masih bersikeras tidak membuka akses transportasi, harus dijelaskan alasannya kepada masyarakat.
“Setiap kebijakan itu ke public secara terbuka. Intinya masyarakat harus tahu,” tandas Politisi Partai Gerindra DPR Papua ini.
Untuk itu, Apeniel Sani juga mengingatkan kepada Asosiasi Bupati Meepago untuk tidak menganggap remeh pendidikan anak-anak Meepago, akibat dari tertutupnya akses transportasi dari dan ke Nabire, sehingga anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya.
